Tarif Batas Atas dan Bawah di Taksi "Online" untuk Lindungi Konsumen

Kompas.com - 20/03/2017, 20:45 WIB
Desain stiker taksi online dari Kementerian Perhubungan KOMPAS.com/YOGA SUKMANA Desain stiker taksi online dari Kementerian Perhubungan
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan tarif batas atas dan bawah pada taksi online ditetapkan atas pertimbangan untuk melindungi pengguna jasa angkutan online. Penetapan itu juga untuk menjaga kesetaraan tarif pada semua angkutan umum. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto menerangkan, penetapan tarif batas atas dan bawah agar perusahaan penyedia aplikasi taksi online tidak seenaknya menaikan tarif saat jam sibuk. 

"Konsumen harus dilindungi saat jam sibuk, jangan sampai saat permintaan tinggi kemudian perusahaan menaikkan harga sesukanya," ujar Pudji dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (20/3/2017). 

"Begitupun saat jam-jam sepi, pemerintah harus hadir untuk melindungi pengemudi. Jangan sampai banting harga yang pada akhirnya korbannya adalah pengemudi," lanjut Pudji.

Pudji menyayangkan, perusahaan-perusahaan aplikasi penyedia transportasi online tidak memberi masukan saat uji publik masih dilaksanakan.

Padahal, kata dia, saat uji publik berlangsung, sebenarnya perwakilan ketiga perusahaan tersebut hadir dan materi yang 11 poin sudah disampaikan sejak uji publik I.

"Namun entah mengapa mereka (perusahaan aplikasi penyedian transportasi online) tak memberi masukan," katanya. 

Menurut dia, nantinya penetepan tarif batas atas dan bawah diatur oleh pemerintah daerah khususnya Gubernur.

Dirinya pun tidak akan memperpanjang masa sosialisasi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Kalau dilihat dari schedule sudah jelas, bulan masa sosialisasi sudah, revisi sudah, uji publik sudah. Ini memang bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok, tapi ini kepentingan bersama. Nah, Pemerintah perlu hadir di situ. Penegasan seperti itu," imbuhnya. 

"Kalau misal ada yang tidak mau diatur segala macam ya itu lain persoalan lagi. Nah kapan waktunya 1 April, batas waktu habis sosialisasi akhir bulan Maret?," tandasnya. 

(Baca: Perpanjangan Masa Sosialisasi Peraturan Taksi Online Tidak Diperlukan)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kimia Farma Diagnostika Buka Lowongan untuk Fresh Graduate Lulusan D3

Kimia Farma Diagnostika Buka Lowongan untuk Fresh Graduate Lulusan D3

Whats New
Menhub Minta Masyarakat Tidak Pergi Bersamaan di H+2 Lebaran

Menhub Minta Masyarakat Tidak Pergi Bersamaan di H+2 Lebaran

Whats New
Harga Daging Sapi Melonjak Sampai Rp 170.000/Kg

Harga Daging Sapi Melonjak Sampai Rp 170.000/Kg

Whats New
Simak Jadwal KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo Saat Lebaran

Simak Jadwal KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo Saat Lebaran

Whats New
Seperti Apa Kehidupan Ekonomi Warga Palestina?

Seperti Apa Kehidupan Ekonomi Warga Palestina?

Whats New
KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi saat Libur Lebaran

KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi saat Libur Lebaran

Whats New
[TREN OLAHRAGA KOMPASIANA] Inter Milan Diambang Kebangkrutan | Perebutan Jatah Liga Champions di Liga Inggris | Child Abuse Olahraga Gymnastic

[TREN OLAHRAGA KOMPASIANA] Inter Milan Diambang Kebangkrutan | Perebutan Jatah Liga Champions di Liga Inggris | Child Abuse Olahraga Gymnastic

Rilis
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Tantangan bagi yang Punya Target Hidup | 4 Cara Efektif dalam Membuat Keputusan yang Lebih Baik | Syarat Absurd Lowongan Kerja

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Tantangan bagi yang Punya Target Hidup | 4 Cara Efektif dalam Membuat Keputusan yang Lebih Baik | Syarat Absurd Lowongan Kerja

Rilis
Ada Larangan Mudik, Pengusaha Rest Area Rugi Rp 20 Miliar

Ada Larangan Mudik, Pengusaha Rest Area Rugi Rp 20 Miliar

Whats New
Penutupan Outlet Tanpa PHK, BNI: Karyawan Bakal Dipindahkan atau Dialihfungsikan

Penutupan Outlet Tanpa PHK, BNI: Karyawan Bakal Dipindahkan atau Dialihfungsikan

Whats New
H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

Rilis
Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

Whats New
Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...

Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...

Whats New
BSI Siapkan Dana Rp 6,37 Triliun Saat Lebaran 2021

BSI Siapkan Dana Rp 6,37 Triliun Saat Lebaran 2021

Rilis
Telkomsel Bertemu Huawei, Ini Kesepakatan yang Dihasilkan

Telkomsel Bertemu Huawei, Ini Kesepakatan yang Dihasilkan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X