Etihad: Pesanan Tiket ke AS Tak Terpengaruh Larangan Laptop di Kabin

DUBAI, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu pemerintah Amerika Serikat memberlakukan larangan membawa laptop ke dalam kabin untuk beberapa penerbangan yang berasal dari Timur Tengah, Afrika Utara, dan Turki. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan serangan teror.

Maskapai penerbangan Etihad Airways adalah salah satu maskapai yang terdampak kebijakan tersebut. Akan tetapi, hingga saat ini Etihad melaporkan bahwa pesanan tiket penerbangan ke AS masih dalam kondisi baik-baik saja.

Peraturan tersebut diterbitkan pemerintah AS pada 25 Maret 2017 lalu. Perangkat elektronik yang ukurannya lebih besar dari ponsel dilarang untuk dibawa ke dalam kabin pada penerbangan langsung ke AS dari 10 bandara.

"Pemesanan (tiket) ke destinasi-destinasi AS masih tetap sehat dan respon konsumen atas inisiatif yang diambil Etihad Airways untuk menyediakan kebutuhan untuk bisnis dan hiburan (di dalam pesawat) sangat positif," tulis Etihad dalam pernyataan resminya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (4/4/2017).

Banyak pakar industri penerbangan memperingatkan dampak atas larangan tersebut, yang dipicu adanya laporan bahwa kelompok militan akan menyisipkan perangkat peledak di dalam gawai elektronik. Larangan itu dipandang bisa memukul bisnis maskapai-maskapai Timur Tengah.

Pasalnya, bisa saja permintaan melemah, khususnya di kalangan penumpang dengan latar belakang korporasi. Mereka biasanya menggunakan waktu perjalanan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan laptop dan perangkat lainnya.

Pekan lalu, Etihad menyatakan bakal meminjamkan tablet yang sudah disetujui keamanannya kepada penumpang.

(Baca: Kena Larangan Laptop di Kabin, Etihad Pinjamkan ?iPad? pada Penumpang)

Selain itu, Etihad juga menyediakan sambungan wifi tanpa batas bagi penumpang kelas bisnis dam first class yang terbang dengan penerbangan dari dan ke AS.

Pada Maret 2017 lalu, maskapai penerbangan Emirates menyatakan tingkat pemesanan untuk penerbangan ke AS turun 35 persen setelah adanya larangan pertama yang dijatuhkan Presiden Donald Trump atas perangkat elektronik hanya untuk negara-negara mayoritas Muslim.