DP Rumah Nol Rupiah yang Bikin Kita Pengin Pindah KTP Jakarta...

Kompas.com - 21/04/2017, 08:18 WIB
Ilustrasi. shutterstock Ilustrasi.
|
EditorAprillia Ika

KCM: Apa dan seperti apa skema pembiayaan, jenis hunian, lokasi, spesifikasi, dan kriteria sasaran program?

Adham: Saat ini, (bahan) yang terbaru sedang saya susun. Terutama tentang bagaimana membuat (program) itu benar-benar bekerja.

KCM: Spesifikasi huniannya seperti apa? Siapa kriteria sasaran program?

Adham: Seperti FLPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebetulnya kan semua awalnya (ide) dari sana.

Kenapa rumahnya berharga Rp 350 juta? Karena peraturan rumah susun subsidi dari Kementerian PUPR di Jakarta ya maksimah harganya Rp 350 juta.

Kenapa gaji maksimal Rp 7 juta? Karena syarat dapat rumah susun subsidi FLPP ya gaji maksimal Rp 7 juta juga.

Bedanya... kita punya skema DP rumah nol persen dengan cara menabung dulu di Bank DKI minimal 6 bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kenapa harus menabung dulu? Karena untuk membuktikan bahwa masyarakat yang dapat fasilitas DP nol rupiah ini punya kemauan dan kemampuan bayar. Jangan sampai ketika sudah dikasih fasilitas DP nol rupiah, masyarakat itu tidak bisa bayar cicilan.

Kalau rumahnya sih terserah masyarakat saja. Kalau dapat rumah tapak yang sesuai kriteria ya silakan. Tetapi, kebijakan Pemprov nanti oleh Mas Anies dan Bang Sandi disarankan ke vertical housing.

Ini kan kayak program beasiswa. Beasiswanya dikasih oleh pemerintah. Universitasnya cari sendiri.

Halaman:


25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Whats New
Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Whats New
Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Whats New
[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

Whats New
PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi Bagi Pelanggar Aturan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi Bagi Pelanggar Aturan

Whats New
Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Whats New
Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Whats New
Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

Whats New
Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Daftar Usaha Kecil yang Dapat Pelonggaran

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Daftar Usaha Kecil yang Dapat Pelonggaran

Whats New
PPKM Level 4 Artinya Apa? Simak Penjelasan Aturannya

PPKM Level 4 Artinya Apa? Simak Penjelasan Aturannya

Whats New
Risma: Bansos Tidak Bisa Terus-menerus, Pemerintah Punya Keterbatasan

Risma: Bansos Tidak Bisa Terus-menerus, Pemerintah Punya Keterbatasan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X