Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Malunya Kepala BNPB Lihat Indonesia Dihujat Karena Kebakaran Hutan

Kompas.com - 18/05/2017, 12:15 WIB
|
EditorAprillia Ika

PELALAWAN, KOMPAS.com - Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 begitu membekas pada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei.

Ketika menghadiri acara pemberian penghargaan kepada "Desa Bebas Api", di Pelelawan Airstrip, Selasa (16/5/2017), Willem mengaku malu ketika Indonesia dihujat negara lainnya karena kebakaran hutan tersebut.

Willem menceritakan, terjadinya kebakaran hutan dan lahan berdampak besar kepada kehidupan sosial dan ekonomi. Banyak warga terjangkit penyakit karena kebakaran hutan, terganggunya aktivitas warga tiap harinya, terganggunya proses belajar mengajar, hingga penutupan bandara.

Akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, BNPB mencatat kerugian yang harus ditanggung pemerintah Indonesia sebesar Rp 221 triliun. Hal ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.

"Lebih dari itu, reputasi Indonesia juga harus malu, kita mendapat hujatan dari dunia internasional yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar tapi tidak mampu mengendalikan kebakaran. Sehingga Indonesia selalu disebut sebagai kontributor CO2, padahal dunia sekarang sedang membicarakan pelestarian lingkungan," kata Willem.

Pemerintah, kata dia, harus bekerja keras untuk memulihkan reputasi sebagai bangsa yang besar. Willem menyebut, kebakaran hutan dan lahan ini juga berdampak pada hubungan internasional.

Tak sedikit negara tetangga yang memprotes terjadinya kebakaran hutan ini. Contohnya, kata dia, Singapura yang memprotes keras kejadian ini.

Pasalnya, asap dari kebakaran hutan mencapai negara mereka. (B) Perbaikan pada tahun 2016 (/B) Beralih pada tahun 2016, Willem menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan terjadi tak sebesar pada tahun 2015.

Dia menjelaskan ada beberapa faktor penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pertama yakni kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha.

Pada awal tahun 2016, lanjut dia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan secara dini. Keberhasilan lainnya adalah penerapan early warning system.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+