Pengusaha Kawat Baja Tolak Pengenaan Bea Masuk Anti-dumping

Kompas.com - 13/12/2017, 21:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Produk Kawat Baja Indonesia (Gipkabi) sepakat menolak usulan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) yang direkomendasikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), baru-baru ini.

Usulan tersebut sedang dibahas oleh Kementerian Perdagangan, dan hasil dari pembahasan tersebut nantinya akan menentukan apakah pengenaan BMAD diterapkan atau tidak.

Adapun penyelidikan anti-dumping terhadap impor produk steel wire rods (SWR) atau batang kawat baja asal China sudah berlangsung dari 31 Agustus 2016 hingga 1 Desember 2017 lalu. Dari penyelidikan tersebut, KADI mengeluarkan laporan akhir dengan merekomendasikan BMAD sebesar 10,2 sampai 13,5 persen selama 5 tahun.

"Rekomendasi KADI tidak dibuat berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta, dan penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Rekomendasi itu terlalu banyak asumsi," kata Ketua Gipkabi Aryo N Setiantoro saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (13/12/2017).

Baca juga: Komite Anti-dumping Selidiki Impor Batang Kawat Baja dari China

Menurut Aryo, selama ini pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2016 sudah mengatur mekanisme kendali efektif atas impor SWR. Impor SWR di Indonesia juga dinilai sudah diatur secara ketat selama ini, sampai berdampak pada menurunnya jumlah impor SWR selama tahun 2017.

"Bea masuk safeguard juga masih berlaku sampai saat ini, sehingga BMAD ditambah dengan kebijakan pengetatan impor SWR sama saja membunuh pelaku usaha hilir kawat baja pratekan," tutur Aryo.

Alasan para pengusaha impor bahan baku untuk kawat baja disebut karena kualitas dari luar negeri lebih baik ketimbang yang ada di dalam negeri. Dari segi harga, menurut Aryo, sebenarnya sama saja atau beda-beda tipis sehingga ini bukan soal efisiensi, melainkan ingin mencari kualitas atas barang yang dihasilkan nantinya.

"Untuk itu, kami memohon dengan segala hormat agar pemerintah menolak rekomendasi pengenaan BMAD dari KADI atas impor SWR," ujar Aryo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Whats New
Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Whats New
Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.