Sejak Awal 2019, AFPI Terima 426 Pengaduan Aplikasi Pinjol Nakal

Kompas.com - 06/03/2019, 10:30 WIB
Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menerima ratusan pengaduan masyarakat terkait aplikasi fintech peer to peer lending yang diduga melakukan pelanggaran etik.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede mengatakan, sejak Januari hingga 4 Maret 2019, ada 426 pengaduan yang masuk ke AFPI. Dari jumlah pengaduan tersebut, ada 510 perusahaan pinjol yang diadukan.

"Kita buatkan satu konsep, semua pengaduan ini kami mapping. Dari beberapa pengaduan ini ada berapa pengadu. Itu yang kita prioritaskan untuk disampaikan ke komite etik kami," ujar Tumbur di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dari 510 pinjol, 164 di antaranya merupakan perudahaan teregistrasi. Sementara 346 lainnya tidak teregistrasi. Tumbur mengatakan, dari pengaduan itu, AFPI langsung berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beberapa dari aplikasi yang tak teregister itu sudah ditutup karena langsung ditindak cepat oleh Kemenkominfo.

"Tapi satu ditutup, tumbuh 10. Karena cuma ganti nama. Makanya kami coba menutup payment gateway," kata Tumbur.

Sementara untuk yang sudah teregister, semua pengaduan dilakukan evaluasi dan dibawa ke komite etik AFPI. Belakangan ada satu perusahaan yang dikenakan sanksi terberat, yakni rekomendasi pencabutan. Rekomendasi itu diberikan ke OJK yang memiliki otoritas untuk mencabutnya.

Tumbur mengatakan, rata-rata pengadu mengeluhkan dari sisi penagihan dengan bunga yang besar. Aplikasi yang direkomendasikan untuk dicabut itu bahkan mengenakan bunga 3 persen per hari. Padahal, code of conduct AFPI menekankan bahwa bunga tak boleh lebih dari 100 persen per tahun.

"Kalau penyelenggara mengenakan biaya penalti melebihi 100 persen, kami kenakan sanksi atau mefasilitasi peminjamnya. Kami jamin dia tidak perlu bayar biaya bunga lebih dari 100 persen," kata Tumbur.

Pelanggaran lainnya yaitu penggunaan teknologi yang dilarang. Beberapa aplikasi yang diadukan masih meminta izin untuk akses kontak serta daftar telepon masuk dan keluar. Padahal, code of conduct AFPI telah melarang masuk ke ranah privasi nasabah. Yang diperbolehkan hanys mengakses kamera untuk validasi dan mikrofon gawai.

"Ada yang terdaftar masih juga nakal. Langsung dishutdown seminggu. Sampai diperbaiki sama mereka, baru bisa beroperasi lagi," kata Tumbur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Indonesia Akui Diretas, Kena Serangan 'Ransomware', Data Kritikal Dipastikan Aman

Bank Indonesia Akui Diretas, Kena Serangan "Ransomware", Data Kritikal Dipastikan Aman

Whats New
3 Minggu Tax Amnesty Jilid II, Negara Sudah Dapat Rp 467 Miliar

3 Minggu Tax Amnesty Jilid II, Negara Sudah Dapat Rp 467 Miliar

Whats New
Trading Challenge Tesla 2021 Usai, Astronacci International Ajak Masyarakat Bangkit dan Kejar Mimpi

Trading Challenge Tesla 2021 Usai, Astronacci International Ajak Masyarakat Bangkit dan Kejar Mimpi

Rilis
Mau Beli Valas? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di BCA Hingga Bank Mandiri

Mau Beli Valas? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di BCA Hingga Bank Mandiri

Spend Smart
IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Merah Pagi Ini

IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Merah Pagi Ini

Earn Smart
Ragam Tingkah Pengemplang BLBI, Enggan Bayar Utang hingga Jadikan Laut sebagai Jaminan

Ragam Tingkah Pengemplang BLBI, Enggan Bayar Utang hingga Jadikan Laut sebagai Jaminan

Whats New
Mengenal Hukum Penawaran, Begini Bunyi dan Faktor yang Memengaruhinya

Mengenal Hukum Penawaran, Begini Bunyi dan Faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun 1.000 per Gram

Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun 1.000 per Gram

Whats New
Cara Mengaktifkan ShopeePay dengan Mudah, Bisa Langsung Dipakai

Cara Mengaktifkan ShopeePay dengan Mudah, Bisa Langsung Dipakai

Spend Smart
Waskita Karya Gandeng Danareksa, Tawarkan 5 Aset Properti ke Investor

Waskita Karya Gandeng Danareksa, Tawarkan 5 Aset Properti ke Investor

Whats New
 IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor 'Online' Lebih Cepat dan Mudah

Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor "Online" Lebih Cepat dan Mudah

Whats New
Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga 'Panic Buying' Warga

Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga "Panic Buying" Warga

Whats New
OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

Whats New
[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.