Sejak Awal 2019, AFPI Terima 426 Pengaduan Aplikasi Pinjol Nakal

Kompas.com - 06/03/2019, 10:30 WIB
Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menerima ratusan pengaduan masyarakat terkait aplikasi fintech peer to peer lending yang diduga melakukan pelanggaran etik.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede mengatakan, sejak Januari hingga 4 Maret 2019, ada 426 pengaduan yang masuk ke AFPI. Dari jumlah pengaduan tersebut, ada 510 perusahaan pinjol yang diadukan.

"Kita buatkan satu konsep, semua pengaduan ini kami mapping. Dari beberapa pengaduan ini ada berapa pengadu. Itu yang kita prioritaskan untuk disampaikan ke komite etik kami," ujar Tumbur di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dari 510 pinjol, 164 di antaranya merupakan perudahaan teregistrasi. Sementara 346 lainnya tidak teregistrasi. Tumbur mengatakan, dari pengaduan itu, AFPI langsung berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beberapa dari aplikasi yang tak teregister itu sudah ditutup karena langsung ditindak cepat oleh Kemenkominfo.

"Tapi satu ditutup, tumbuh 10. Karena cuma ganti nama. Makanya kami coba menutup payment gateway," kata Tumbur.

Sementara untuk yang sudah teregister, semua pengaduan dilakukan evaluasi dan dibawa ke komite etik AFPI. Belakangan ada satu perusahaan yang dikenakan sanksi terberat, yakni rekomendasi pencabutan. Rekomendasi itu diberikan ke OJK yang memiliki otoritas untuk mencabutnya.

Tumbur mengatakan, rata-rata pengadu mengeluhkan dari sisi penagihan dengan bunga yang besar. Aplikasi yang direkomendasikan untuk dicabut itu bahkan mengenakan bunga 3 persen per hari. Padahal, code of conduct AFPI menekankan bahwa bunga tak boleh lebih dari 100 persen per tahun.

"Kalau penyelenggara mengenakan biaya penalti melebihi 100 persen, kami kenakan sanksi atau mefasilitasi peminjamnya. Kami jamin dia tidak perlu bayar biaya bunga lebih dari 100 persen," kata Tumbur.

Pelanggaran lainnya yaitu penggunaan teknologi yang dilarang. Beberapa aplikasi yang diadukan masih meminta izin untuk akses kontak serta daftar telepon masuk dan keluar. Padahal, code of conduct AFPI telah melarang masuk ke ranah privasi nasabah. Yang diperbolehkan hanys mengakses kamera untuk validasi dan mikrofon gawai.

"Ada yang terdaftar masih juga nakal. Langsung dishutdown seminggu. Sampai diperbaiki sama mereka, baru bisa beroperasi lagi," kata Tumbur.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga: Rp 150 Triliun Keluar RI Tiap Tahun karena Kita Asyik Berlibur ke Negara Lain

Sandiaga: Rp 150 Triliun Keluar RI Tiap Tahun karena Kita Asyik Berlibur ke Negara Lain

Whats New
Bank Mandiri Perkirakan 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Gagal Bayar

Bank Mandiri Perkirakan 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Gagal Bayar

Whats New
Lewat Platform Ini, UMKM Bisa Belajar Mengembangkan Bisnis Secara Digital

Lewat Platform Ini, UMKM Bisa Belajar Mengembangkan Bisnis Secara Digital

Whats New
Konsumsi BBM Diproyeksi Turun Terus, Ini Strategi Pertamina

Konsumsi BBM Diproyeksi Turun Terus, Ini Strategi Pertamina

Whats New
Erick Thohir Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Erick Thohir Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Whats New
Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Whats New
Rupiah Ditutup Melemah, Ini Faktor Pendorongnya

Rupiah Ditutup Melemah, Ini Faktor Pendorongnya

Spend Smart
Viral Transaksi Pakai Dinar dan Dirham, BI: Cuma Rupiah Alat Pembayaran yang Sah di NKRI!

Viral Transaksi Pakai Dinar dan Dirham, BI: Cuma Rupiah Alat Pembayaran yang Sah di NKRI!

Whats New
IHSG Anjlok 2 Persen, Kini Berada di Level 5.979

IHSG Anjlok 2 Persen, Kini Berada di Level 5.979

Earn Smart
Menaker: Dengan Banyaknya SDM yang Kompeten, Penyerapan Tenaga Kerja Akan Meningkat

Menaker: Dengan Banyaknya SDM yang Kompeten, Penyerapan Tenaga Kerja Akan Meningkat

Whats New
Laba Bank Mandiri Tahun 2020 Turun 38 Persen Jadi Rp 17,1 Triliun, Ini Sebabnya

Laba Bank Mandiri Tahun 2020 Turun 38 Persen Jadi Rp 17,1 Triliun, Ini Sebabnya

Whats New
Kementan Prediksi Harga Telur Ayam Bakal Turun hingga Akhir Februari

Kementan Prediksi Harga Telur Ayam Bakal Turun hingga Akhir Februari

Whats New
Luhut: Kita Bawa Danau Toba ke Panggung Wisata Dunia

Luhut: Kita Bawa Danau Toba ke Panggung Wisata Dunia

Whats New
Wamen BUMN: Lembaga Pengelola Investasi Akan Beroperasi Penuh Akhir Februari 2021

Wamen BUMN: Lembaga Pengelola Investasi Akan Beroperasi Penuh Akhir Februari 2021

Whats New
Tak Ikuti Tren Resesi, Vietnam Jadi Negara dengan Ekonomi Terbaik di 2020

Tak Ikuti Tren Resesi, Vietnam Jadi Negara dengan Ekonomi Terbaik di 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X