Soal Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Menkeu Tunggu Perencanaan Matang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani enggan berspekulasi dulu soal hitung-hitungan biaya yang diperlukan untuk memindahkan ibu kota.

Wacana soal perpindahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro usai rapat di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019). Bambang menyatakan, Presiden Joko Widodo setuju jika ibu kota pindah ke luar pulau Jawa.

"Saat ini kita menunggu sampai perencanaannya matang," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: Berapakah Dana yang Diperlukan untuk Membangun Ibu Kota Baru?

Sri Mulyani mengatakan, banyak aspek yang harus dilihat dari segi perencanan. Ini termasuk bagaimana masukan dari Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, Indonesia akan mempelajari dulu pengalaman negara-negara yang pernah memindahkan ibu kotanya ke wilayah lain. Sebab, pembiayaan yang dibutuhkan negara-negara tersebut juga berbeda-beda.

"Setelah perencanaan matang, nanti estimasi anggaran akan jauh lebih akurat. Nanti bisa lebih teknis soal pembiayaannya," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kapan Ibu Kota Negara Akan Pindah? Ini Target Pemerintah

Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro menyatakan, mulanya ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi dalam rapat tersebut.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Sehingga, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia. Jokowi pun memilih opsi ketiga.

Baca juga: Minim Risiko Bencana, Ini 3 Wilayah yang Potensial Jadi Ibu Kota

Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris dan pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah. Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru.

Bambang mengatakan, untuk memutuskan lokasi ini masih dibutuhkan pembahasan yang panjang.