Kompas.com - 01/05/2019, 15:00 WIB
Menteri KKP Susi Pudjiastuti Dokumentasi KKPMenteri KKP Susi Pudjiastuti

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai pelelangan kapal justru merugikan negara dan masyarakat. Dia menegaskan, kebijakan untuk kapal-kapal asing illegal fishing harus ditenggelamkan, bukan dilelang.

“Kebijakan kita satu, kapal ikan asing yang tertangkap, pasti ditenggelamkan. Jadi kalau ada lelang KIA, itu sebenarnya kebijakan yang merugikan kita ,” tegas Susi  dalam siaran pers, Rabu (1/5/2019).

Susi meyakini, adanya lelang kapal pelaku illegal fishing berpotensi membuat kapal tersebut digunakan kembali untuk kejahatan serupa.

Baca juga: Susi Minta Kapal Pencuri Ikan Tak Dilelang, Tapi Dimusnahkan

Kapal pelaku illegal fishing dilelang dengan harga masuk negara hanya Rp 100 (juta), Rp 200 (juta), hingga maksimal Rp 500 juta. Sementara keuntungan mereka Rp 1 miliar-Rp2 miliar dari sekali melaut dengan mencuri di wilayah Indonesia," ucap Susi

"Secara hitungan ekonomi mereka masih untung dibandingkan dengan PNBP dari hasil lelang. Oleh karena itu, banyak kita temukan kapal residivis yang tertangkap kembali," lanjutnya.

Susi menilai, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari pelelangan kapal masih terlalu kecil, tidak sepadan dengan kerugian ekonomi dan risiko keselamatan petugas patroli laut.

Baca juga: Susi: Ide Lelang Kapal Pencuri Ikan Berasal dari Oknum

Untuk itu, ia menginginkan agar KIA asing yang ditangkap dirampas negara untuk dimusnahkan.

“Makanya saya tidak pernah setuju dengan kebijakan lelang untuk KIA ini. Dengan banyak sekali kejar mengejar dan mereka mencoba intimidasi dan tabrak kapal kita. Itu tidak worth it kalau kapal-kapal itu kita lelang sekadar untuk mendapatkan PNBP. Ini akan mengurangi ketegasan dan tekad kuat kita di mata para pelaku IUU Fishing,” jelasnya.

Susi menegaskan, pemerintah harus meneruskan sikap tegas untuk memperkuat efek jera.

"Yang perlu kita lakukan saat ini adalah ketegasan dan soliditas sesama aparat penegakan hukum di laut . Dalam penegakan hukum tidak ada tawar menawar. Dan kebijakan kita tidak bisa hari ini begini dan besok berbeda. Celah itu akan dimanfaatkan oleh para kriminal ini,” tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggarkan Capex Rp 247 Miliar, DRMA Bidik Pertumbuhan Double Digit pada 2022

Anggarkan Capex Rp 247 Miliar, DRMA Bidik Pertumbuhan Double Digit pada 2022

Rilis
Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Whats New
Bawang Putih dan Cabai Rawit Merah Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Bawang Putih dan Cabai Rawit Merah Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Whats New
Smelter Timbal ZINC Mulai Uji Coba Produksi

Smelter Timbal ZINC Mulai Uji Coba Produksi

Rilis
NETV Resmi Melantai di BEI, Bakal Kembangkan Pemanfaatan Metaverse

NETV Resmi Melantai di BEI, Bakal Kembangkan Pemanfaatan Metaverse

Whats New
Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?

Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?

Whats New
Laba Bersih BNI 2021 Naik 3 Kali Lipat Jadi Rp 10,89 Triliun

Laba Bersih BNI 2021 Naik 3 Kali Lipat Jadi Rp 10,89 Triliun

Whats New
Basuki Minta Rp 46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Bangun Ibu Kota Baru

Basuki Minta Rp 46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Bangun Ibu Kota Baru

Whats New
Afiliator Binary Option Ilegal, Transaksinya Dilarang

Afiliator Binary Option Ilegal, Transaksinya Dilarang

Whats New
Sering Dianggap Mata Uang Islam, dari Mana Asal Dinar dan Dirham?

Sering Dianggap Mata Uang Islam, dari Mana Asal Dinar dan Dirham?

Whats New
Intip Besarnya Tambahan Penghasilan Kepala Dinas di DKI Jakarta

Intip Besarnya Tambahan Penghasilan Kepala Dinas di DKI Jakarta

Whats New
Sudah 7.416 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Pelaporan Harta Tembus  Rp 6,03 Triliun

Sudah 7.416 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Pelaporan Harta Tembus Rp 6,03 Triliun

Whats New
Sinar Mas Mining Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Sinar Mas Mining Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Sebelum Tukar Dollar AS, Cek Kurs Rupiah di BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri

Sebelum Tukar Dollar AS, Cek Kurs Rupiah di BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.