Pemerintah Harus Membuat Aturan Promo Ojek Daring

Kompas.com - 09/05/2019, 20:33 WIB
Driver ojek online menunggu order di kawasan perbelanjaan Mangga Dua, Senin (6/5/2019). Beberapa driver mengeluhkan titik penjemputan penumpang yang kian jauh, setelah penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 soal penerapan tarif ojek online. KOMPAS.com/ TATANG GURITNODriver ojek online menunggu order di kawasan perbelanjaan Mangga Dua, Senin (6/5/2019). Beberapa driver mengeluhkan titik penjemputan penumpang yang kian jauh, setelah penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 soal penerapan tarif ojek online.
Editor Latief

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu menetapkan aturan promo tarif ojek daring untuk menjaga persaingan secara sehat antaroperator. Aturan itu dibutuhkan untuk menghindari perang tarif promo oleh aplikator ojek daring pasca ditetapkannya aturan besaran tarif baru pada Mei 2019 ini.

Hal tersebut dikatakan peneliti Ekonomi Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hotradero. Poltak menilai intervensi pemerintah menjadi titik penyebab perang tarif tersebut.

"Buat apa ditetapkan tarif kalau di satu sisi terjadi jor-joran perang tarif promo. Harusnya sekalian saja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, tak usah mengintervensi besaran tarif," kata Poltak, Kamis (8/5/2019).

Poltak mengatakan intervensi pemerintah terkait penetapan tarif ojek daring sebagai biang kerok terjadinya perang tarif promo baru itu, apalagi penetapan tarif ojek daring oleh pemerintah tidak mempertimbangkan dari sisi masyarakat pengguna atau konsumen.

"Kalau sudah begitu tinggal siapa yang modalnya saja. Nanti yang tidak kuat pasti mati," ujar Poltak.

Dia memastikan bahwa tidak ada yang perlu diuntungkan dari kenaikan tarif ojek daring.Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, menurut Poltak, terlalu banyak melakukan intervensi bisnis transportasi dengan aturan yang tak sesuai sehingga menimbulkan masalah baru.

"Skema penetapan tarif seharusnya dibiarkan saja atau diserahkan ke aplikator saja, mengikuti mekanisme pasar, pemerintah tinggal mengawasi," kata Poltak.

Peraturan Menteri Perhubungan mengenai penetapan besaran tarif ojek daring saat ini justru berdampak besar pada penurunan minat konsumen. Poltak mengatakan, tingginya tarif bikin order menurun drastis dari sebelumnya.

"Itu sebabnya aplikator juga mulai perang lewat jalur promo agar orderan tetap stabil. Ini yang bikin kompetisi makin panas dan banyak aksi bakar uang," katanya.

Terbukti, berdasarkan pengakuan sejumlah konsumen akhir-akhir ini menyebutkan, Grab sedang gencar menggelar promo sangat murah untuk layanan ojek daring. Diskon yang diberikan aplikator asal Malaysia ini bisa mencapai lebih dari 50 persen dari tarif aslinya. 

Poltak mengingatkan bahwa kompetisi dalam ekonomi bukan hal tabu, karena hal itu bisa mendorong harga menjadi lebih ekonomis. Namun, lanjut Poltak, kompetisi akan berbahaya jika pemainnya tinggal sedikit lantaran salah satu pemain pasti berusaha menjadi pemain tunggal dan menguasai pasar.

"Ujung-ujungnya hal itu bakal dilakukan dengan cara aksi bakar uang untuk menerapkan tarif sangat rendah demi menjatuhkan lawan," ucapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X