Wacana Jokowi soal Maskapai Asing Beroperasi di RI, Ini Kata Menhub

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menanggapi wacana Presiden Joko Widodo yang ingin membuka peluang maskapai penerbangan asing masuk dalan bursa maskapai dalam negeri.

Wacana Jokowi ini merupakan salah satu solusi mahalnya harga tiket pesawat yang dipasang oleh maskapai beberapa waktu belakangan.

Budi mengatakan, kementeriannya akan memelajari kemungkinan direalisasikannya wacana tersebut.

"Ya ide Pak Presiden bagus sekali, kita akan mempelajari. Insya Allah itu bisa dilaksanakan," ujar dia di Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Baca juga: Rakyat Mau Harga Tiket Pesawat Turun, Maskapai Perlu Untung, Pemerintah?

Walaupun demikian, Budi mengatakan maskapai asing yang ingin masuk dalam pasar dalam negeri harus memiliki kantor yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, 51 persen saham dari perusahaan yang di bangun di Indonesia harus dimiliki oleh negara.

Syarat lainnya adalah asas cabotage (rute domestik harus dilayani maskapai nasional) yang berlaku untuk layanan transportasi udara.

"Tentunya (perizinan operator penerbangan asing di dalam negeri) memperhatikan akses cabotage bahwa perusahaan asing itu harus memiliki perusahaan di sini di mana dimiliki oleh Indonesia 51 persen. Terus mengikuti syarat syarat yg lain," ujar dia.

Dia menegaskan, tak perlu ada perubahan regulasi terkait perizinan ini.

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Mahal, Menanti Sikap Pemerintah dan Langkah Maskapai

Adapun ide Jokowi untuk mengundang operator maskapai asing dalam pasar maskapai dalam negeri dilontarkan dalam sebuah wawancara khusus dengan media swasta.

Menurutnya, keberadaan maskapai luar negeri bisa memperkaya kompetisi pemain maskapai yang selama ini didominasi oleh dua grup maskapai domestik, yaitu Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group.

Sehingga, diharapkan dengan jumlah pemain layanan transportasi penerbangan yang semakin kaya, permasalahan harga tiket pesawat mahal yang tak kunjung usai bisa dirampungkan.