Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen, Butuh Investasi Rp 5.823,2 Triliun

Kompas.com - 13/06/2019, 17:44 WIB
Kepala BPS Suhariyanto, Menteri PPN/BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (13/6/2019).KOMPAS.com/MUTIA FAUZIA Kepala BPS Suhariyanto, Menteri PPN/BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro RAPBN 2020 dikisaran 5,3 persen hingga 5,6 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan untuk bisa mencapai target tersebut, setidaknya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik dalam kisaran 7 persen hingga 7,4 persen menjadi sebesar Rp 5.802,6 triliun hingga Rp 5.823,2 triliun.

"Kita lihat komposisi pelaku investasi baik berasal dari pemerintah, BUMN, perusahaan non BUMN, PMA (Penanaman Modal Asing), maupun dari segi pure private, kebutuhan investasi agar bisa tumbuh 5,3 persen hingga 5,6 persen adalah antara Rp 5.800 triliun hingga Rp 5.823 triliun," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Menkeu mengatakan, mayoritas investasi tersebut harus berasa dari sektor swasta yang diperkirakan bakal dibutuhkan sebesar Rp 4.221,3 triliun untuk bisa tumbuh sebesar 5,3 persen dan Rp 4.205,5 triliun untuk bisa tumbuh 5,6 persen.

Adapun pemerintah pusat diharapkan mampu berkontribusi sebesar Rp 246,7 triliun hingga Rp 261,1 triliun sedangkan pemerintah daerah sebesar Rp 293,2 triliun hingga Rp 310,6 triliun.

"Kenaikan signifikan dibandingkan proyeksi investasi pemerintah 2019 sebesar Rp 215 triliun oleh pemerintah pusat dan Rp 267 triliun pemerintah daerah," jelas dia.

BUMN pun bakal kembali melakukan ekspansi investasi meski tak setinggi tahun 2018 lalu, yaitu sebesar Rp 471,7 triliun dan Rp 473,4 triliun.

Adapun untuk PMA tidak mengalami peningkatan signifikan, yaitu Rp 426 triliun hingga Rp 428 triliun.

Tingginya porsi swasta dalam investasi membuat pemerintah perlu untuk menggodok kebijakan terkait investasi.

"Policy yang berhubungan dengan kebijakan investasi menjadi kunci apakah perbaikan infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, pasar tenaga kerja, maupun dari sisi policy, seperti simplifikasi dan regulasi yang kondusif bagi investasi," jelas Sri Mulyani.

"Kami juga akan menggunakan instrumen fiskal APBN dalam rangka mendukung kebutuhan investasi tersebut," ujar dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X