Silpa DKI dan Aceh Hampir Rp 2,3 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani

Kompas.com - 20/06/2019, 17:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (Silpa) di Jakarta dan Aceh yang hampir Rp 2,3 triliun.

Seharusnya, angka Silpa dalam APBD adalah 0 (nol) untuk menunjukkan penyerapan anggaran sudah 100 persen atau maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, seharusnya Silpa yang masih tersisa bisa dimanfaatkan kembali untuk pembangunan daerah. Sebab pemerintah berharap pembangunan di masing-masing daerah cukup tinggi.

"Silpa itu kan dalam APBD mereka (masing-masing daerah), jadi ada dalam kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda). Kita tentu berharap bahwa kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah cukup tinggi. Jadi kalau ada Silpa mestinya bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan pemanfaatannya," kata Sri Mulyani saat menghadiri rapat Konsultasi Anggaran Pagu di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Kenapa Investasi Indonesia Kalah dari Vietnam? Ini Kata Sri Mulyani

Namun, Sri Mulyani enggan menanggapi lebih jauh terkait pendampingan Pemerintah Daerah untuk menyerap APBD secara maksimal.

"Pendampingannya nanti, ya (bahasnya)," kata Sri Mulyani sambil berlalu.

Sri Mulyani hadir di Gedung DPR guna menghadiri undangan untuk membahas konsultasi Anggaran Pagu Indikatif DPR Tahun 2020. Adapun hal dibahas adalah kondisi pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan rencana anggaran untuk tahun 2020.

"Hari ini saya bersama jajaran wakil menteri eselon I, diundang untuk konsultasi dengan pimpinan DPR. Jadi kita tadi membahas beberapa hal menyangkut kondisi dari pelaksanaan anggaran 2019, termasuk yang ada di dewan, dan untuk perencanaan 2020," jelas Sri Mulyani.

Terkait Silpa, sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengatakan hal serupa. Mendagri meminta pemerintah daerah melakukan penyerapan APBD secara maksimal dengan tepat agar penyerapan anggaran dan belanja program efektif.

Tjahjo menilai, adanya Silpa menunjukkan penganggaran APDB belum laik dan efisien. Seharusnya Silpa tidak berlebih karena banyak PR yang belum dikerjakan Pemda.

"Berarti kan perencanaan penganggaran tidak efektif. Program tidak berjalan baik," pungkas Tjahjo saat diwawancarai wartawan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Whats New
Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Whats New
Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Whats New
Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Whats New
Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Whats New
Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Whats New
Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Whats New
Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Whats New
Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Work Smart
3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

Whats New
Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Whats New
Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Rilis
Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Spend Smart
Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Whats New
Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.