Bappenas: Kita Tidak Buat Utang Khusus untuk Bangun Ibu Kota

Kompas.com - 26/06/2019, 18:55 WIB
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro saat wawancara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro saat wawancara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brojonegoro memastikan, pembangunan ibu kota baru tidak akan tergantung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN).

Hal ini, kata dia, sekaligus akan membuat APBN tidak terbebani sehingga peluang pemerintah mencari pendanaan dari utang akan mengecil.

"Makanya APBN-nya tidak mengganggu prioritas lain dan tidak diarahkan untuk utang," ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

"Jadi kita tidak akan membuat utang khusus hanya untuk membangun ibu kota," sambungnya.

Baca juga: Menteri PPN: Tahun Ini Penentuan Lokasi Pasti Ibu Kota Baru

Lantas dari mana dana sisanya? Bambang mengatakan, pemerintah akan membuka diri kepada BUMN atau swasta untuk ikut membangun ibu kota baru.

Namun, ia menegaskan dana dari BUMN atau swasta bukanlah utang namun bersifat investasi yang menguntungkan para investornya.

"Jadi artinya ya nanti setiap investor itu akan mendatangkan manfaat dari investasi yang dia lakukan di ibu kota baru," kata dia.

Baca juga: Kajian Pindah Ibu Kota Sudah 90 Persen Rampung

Sebelumnya pemerintah bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun ibu kota baru.

Sementara itu, secara keseluruhan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 446 triliun.

Bambang mengatakan, dana APBN tersebut diperuntukkan dalam pembangunan yang memakan waktu selama lima tahun.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X