KEIN: GBHN Bisa Jadi Opsi Agar Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Bung Karno dalam pidatonya pada 28 Agustus 1959 mengenai Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) menekankan bahwa pembangunan harus bersifat menyeluruh untuk menuju tercapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam pidato tersebut terdapat enam poin penting. Pertama, rasa kepemilikan di mana pola pembangunan nasional akan menjadi milik segenap rakyat Indonesia, bukan milik pemerintah.

Kedua, menyoal pola milik nasional yang tidak bisa diubah seenaknya sendiri oleh presiden, menteri, DPR, atau pejabat lainnya yang sedang memegang kekuasaan formal.

Ketiga, kehidupan adil makmur bagi masyarakat tidak bisa tercipta secara mandiri dan alami.

Keempat, perencanaan menyeluruh mengenai ekonomi, sosial, politik dan budaya dan harus dijalankan oleh pemimpin yang bervisi.

Kelima, PNSB harus mampu mereduksi konflik yang diakibatkan oleh ketimpangan.

Yang  terakhir mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

"Artinya pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Tidak terbatas pada masyarakat yang ada di Pulau Jawa atau di kota-kota besar. Semuanya harus merasakan pembangunan sehingga ketimpangan dapat ditekan," jelas Arif.