Ibu Kota Baru Berpotensi Genjot Eskpor dan Tarik Investasi Asing Baru

Kompas.com - 01/09/2019, 16:54 WIB
Desain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR. dok BBC IndonesiaDesain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemindahan ibu kota yang rencananya bakal dimulai tahun 2020 rupanya bakal membuat potensi ekspor dan investasi asing berkembang.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Ekonom Makro Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro.

Namun, perkembangan ini harus dibarengi dengan peningkatan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur di daerah tersebut.

"Jadi jika pembangunan infrastruktur di sana ditingkatkan untuk pembangunan ibukota, ekspor disana semakin bisa berkembang. Perbaikan infrastruktur di sana juga bisa untuk menarik investasi asing baru, terutama dalam industri pemrosesan komoditas (value added mining sector)," kata Satria kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Baca juga: AIIB Siap Danai Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia

Adapun tahun lalu, nilai ekspor Kalimantan Timur mencapai 10,3 miliar dollar AS, tertinggi ketiga setelah Jawa Barat sebesar 16,87 miliar dollar AS, dan Jawa Timur senilai 10,59 miliar dollar AS.

Selain mampu mengembangkan eskpor dan menarik investasi asing masuk, Satria mengatakrealokasi ibu kota baru juga berpotensi membuka sektor jasa dan potensi pasar baru provinsi non-Jawa.

Pasalnya kata Satria, Kalimantan Timur adalah provinsi terterkaya kedua di Indonesia setelah  DKI Jakarta. PDB per kapita riil berada di angka 9.465 dollar AS.

"Provinsi tersebut memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Bahkan tertinggi keempat di Indonesia, dengan 6,66 persen warganya menganggur. Jadi kami pikir rencana ini positif untuk membuka sektor jasa dan potensi pasar baru provinsi non-Jawa," terangnya.

Kemungkinan defisit fiskal bertambah

Selain itu, dengan asumsi pembiayaan ibu kota baru 80-20 pemerintah-swasta, Satria memperkirakan pemerintah perlu mengalokasikan dana sekitar Rp 93,5 triliun.

Angka ini bakal menambah defisit fiskal 0,15 persen setiap tahun dengan asumsi persebaran berjangka waktu 5 tahun.

"Dengan asumsi anggaran ini tersebar dalam jangka waktu 5 tahun, kemungkinan bakal ada tambahan defisit fiskal 0,15 persen dari jumlah defisit fiskal setiap tahun," ucapnya.

Satria mengatakan, anggaran realokasi modal Indonesia juga lebih tinggi ketimbang Korea Selatan (Seoul ke Sejong mulai tahun 2005, seharga 9,7 miliar dollar AS) dan Malaysia (Kuala Lumpur ke Putrajaya mulai tahun 1996, seharga 8,0 miliar dollar AS).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Rilis
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Whats New
Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Whats New
Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Spend Smart
KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

Rilis
Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Whats New
OJK Usul Spin Off Bank Syariah Tak Wajib Dilakukan

OJK Usul Spin Off Bank Syariah Tak Wajib Dilakukan

Whats New
Sri Mulyani: Kita Beruntung Bisa Amankan Vaksin, Banyak Negara yang Kesulitan

Sri Mulyani: Kita Beruntung Bisa Amankan Vaksin, Banyak Negara yang Kesulitan

Whats New
Saat Susi Khawatir 'Keserakahan' Aplikasi Belanja Online Bikin Mati Pedagang Kecil

Saat Susi Khawatir "Keserakahan" Aplikasi Belanja Online Bikin Mati Pedagang Kecil

Whats New
Stok Bawang Menipis, Indonesia Bersiap Impor

Stok Bawang Menipis, Indonesia Bersiap Impor

Whats New
Vaksinasi Covid-19, Sri Mulyani Minta Pemda Tak Hanya Andalkan Pusat

Vaksinasi Covid-19, Sri Mulyani Minta Pemda Tak Hanya Andalkan Pusat

Whats New
Mengintip Tren Membeli Mobil Selama Masa Pandemi

Mengintip Tren Membeli Mobil Selama Masa Pandemi

Whats New
KNKT Berhasil Mengunduh Data dari FDR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

KNKT Berhasil Mengunduh Data dari FDR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Rilis
Bank Syariah Indonesia Disebut Bakal Masuk Daftar Top 10 Global Islamic Bank

Bank Syariah Indonesia Disebut Bakal Masuk Daftar Top 10 Global Islamic Bank

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X