KKP: Rencana Reklamasi Harus Disertai Perencanaan yang Akurat

Kompas.com - 16/09/2019, 14:06 WIB
Foto: Pelindo III melakukan reklamasi di Pelabuhan Benoa, tampak pogon Mangrove mengering dan ditebang. Rencananya di lokasi tersebut kaan dibangun Pura sebagai sarana Melasti Robinson GamarFoto: Pelindo III melakukan reklamasi di Pelabuhan Benoa, tampak pogon Mangrove mengering dan ditebang. Rencananya di lokasi tersebut kaan dibangun Pura sebagai sarana Melasti

JAKARTA, KOMPAS.com - Reklamasi kawasan pesisir pantai kerap kali mengundang perdebatan publik, mulai dari perencanaan hingga akhirnya terealisasi.

Beberapa kebijakan pemerintah terkait reklamasi yang akhirnya menuai kontroversi misalnya reklamasi Teluk Benoa, serta reklamasi Teluk Jakarta.

Perdebatan yang terjadi umumnya terkait dampak lingkungan juga dampak sosial yang harus dihadapi di sekitar wilayah reklamasi maupun tempat dikeruknya material reklamasi.

Adapun Menteri Perikanan dan Kelauatan Susi Pudjiastuti yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengatakan reklamasi yang tidak berhasil umumnya tak melakukan prediksi dampak reklamasi secara akurat.

Baca juga: Susi Ancam Akan Cabut Izin Reklamasi yang Rusak Mangrove dan Terumbu Karang

"Sehingga dampaknya yang pertama perencanaan tidak sesuai dengan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kedua sosial kultural masyarakat sekitar terganggu. Ketiga, ada perubahan reka muka bumi. Keempat, sumber material mengambil dari pulau kecil akan merusak konservasi dan merusak kawasan pesisir," ujar dia di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Menurut Nilanto reklamasi pesisir pantai sebenarnya bertujuan baik. Aturan ini pun memiliki payung hukumnya. Tapi dia menegaskan reklamasi yang dibangun mesti melalui kajian komprehensif dan tak melanggar hukum.

"Reklamasi harus dibuat dalam rangka mendukung kebutuhan ekonomi dengan tepat memperhatikan sosial kultural atau dapat menjadi opsi mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Sesuai debgan peraturan undang-undang, reklamasi dipandang upaya meningkatkan nilai tambah," kata dia.

Nilanto mengatakan, pemerintah telah menyusun berbagai kegiatan untuk mengantisipasi dampak negatif reklamasi. Mulai dari Peraturan perundangan, pengendalian melalui perizinan, hingga pengawasan berbagai kegitaan dan penegakan hukum. 

Baca juga: Kemenko Kemaritiman: Pelindo III Hentikan Reklamasi di Pelabuhan Benoa

Aturan yang dimaksud di antaranya UU 27 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012, Peraturan Menteri KKP Nomor 24 Tahun 2019, dan Peraturan KKP Nomor 25 Tahun 2019. 

"Kebijakan disusun untuk memastikan bahwa reklamasi harus menjamin kesejahteraan masyarakat dan lingkungan," tuturnya. 

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X