Temukan Indikasi Modus Baru Illegal Fishing, Ini yang Dilakukan Susi

Kompas.com - 17/09/2019, 14:59 WIB
Kapal perikanan asing (KIA) berbendera Malaysia ditangkap di perairan Selat Malaka pada Selasa (18/6/2019). dok KKPKapal perikanan asing (KIA) berbendera Malaysia ditangkap di perairan Selat Malaka pada Selasa (18/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) tengah memproses dan menegakkan hukum terhadap kapal-kapal yang tidak memiliki izin rekomendasi pembuatan kapal dari KKP.

"Mereka membuat kapal tanpa rekomendasi dari KKP, dan itu banyak terjadi. Dan itu ada pidananya kalau tidak ada rekomendasi dari KKP. Sekarang sedang kita proses hukum," kata Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Achmad Santosa di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Pria yang akrab disapa Ota ini menjelaskan, pembuatan kapal tanpa ada rekomendasi KKP membuat pihaknya tidak bisa mengontrol kapal-kapal illegal, terlebih yang terlibat dalam illegal fishing alias penangkapan ikan ilegal.

Apalagi, saat ini KKP telah menemukan modus baru dalam illegal fishing. Modus ini bukan hanya soal mengonsensi izin kapal dari jumlah seharusnya, tapi juga membuat kapal lebih dari 100 GT di dalam negeri.

Baca juga: Menteri Susi: Namanya Sindikat Mafia Tidak Akan Pernah Berhenti...

Pembuatan kapal ini terindikasi kuat masuk ke perusahaan-perusahaan nasional yang nantinya perusahaan tersebut berujung menjadi alibaba alias boneka.

"Mereka bukan hanya membawa kapal-kapal di registrasi, namun mereka membeli armada-armada di dalam negeri untuk memastikan mereka bisa beroperasi dengan mapan. Seperti yang terjadi di Ghana saat ini," jelas Menteri KKP Susi Pudjiastuti di kesempatan yang sama.

Kasus ini pun telah merambah ke Indonesia sejak 2 tahun terakhir. KKP dan jajarannya menemukan banyak pembuatan kapal besar oleh asing yang sangat masif, baik dari segi ukuran maupun jumlahnya.

Pun dilengkapi alat tangkap trawl yang dilarang.

"Kita melihat dalam 2 tahun terakhir, (pembuatan kapal) terkonsentasi masuk di Sibolga, Lampung, Kuala Tanjung, Jambi, Batam, dan Selat Malaka juga di Pantura Jawa. Itu sebuah indikasi yang harus kita waspadai karena SDA kita diambil eksploitatif, tidak memikirkan keberlanjutan laut masa depan," ungkap Susi.

Baca juga: KKP Tangkap 1 Kapal Ikan Ilegal Malaysia di Selat Malaka

Sebagai informasi, pemerintah telah membatasi investasi asing di sektor perikanan tangkap dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X