Faisal Basri Soroti Pimpinan BPK yang Mayoritas dari Kalangan Politisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior, Faisal Basri mengkritisi soal pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mayoritas berasal dari unsur politisi.

Menurut dia, seiring dengan masuknya para politisi di tubuh BPK, bisa melemahkan upaya negara dalam pemberantasan korupsi.

“Saya rasa ini sudah enough is enough, saya rasa enggak bisa lagi begitu. Saya tidak mengatakan maling ya, tapi anda bisa lihat partai ini solider untuk satu hal, terkait dengan (upaya) melawan (pemberantasan) korupsi. Solider. Nah jadi solider juga untuk menempatkan orang-orangnya (di BPK),” ujar Faisal di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Faisal menilai, harusnya para pimpinan BPK merupakan orang-orang yang dipilih presiden. Setelah itu, baru lah anggota DPR menseleksi mereka dengan menggelar fit and proper test.

Baca juga : Tugas Berat Menanti Anggota Baru BPK, dari Citra Hingga Potensi Konflik Kepentingan

“Kalau DPR tidak sepakat, maka dikembalikan ke Presiden (untuk) mengajukan lagi, bukan DPR yang mengajukan. Tidak ada di dunia ini DPR seperti itu. Ini udah kuasa eksekutif, mereka memilih dirinya sendiri,” kata Faisal.

Apalagi, lanjut Faisal, empat dari lima pimpinan BPK yang baru terpilih merupakan calon legislatif yang tak terpilih menjadi anggota DPR.

“Semua yang gagal mencari pekerjaan baru?, partai mencari pekerjaan untuk laskar tak berguna gitu yang kalah dalam kompetisi politik,” ucap dia.

Sebelumnya, DPR resmi memilih 5 orang anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) periode 2019-2024.

Terpilihnya 5 anggota baru BPK tersebut setelah Komisi XI DPR menggelar pemungutan suara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

"Putusan ini akan dibawa ke Paripurna DPR hari Kamis," ujar Wakil Ketua Komisi XI Seopriatno.

Kelima anggota BPK yang terpilih yakni Pius Lustrilanang dengan 43 suara, Daniel Tobing 41 suara, Hendra Susanto 41 suara, Aqsanul Qosasih 31 suara dan Harry Azhar Aziz 29 suara.