Karyawan Peruri Dapat Fasilitas KPR BTN

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bekerja sama dengan Perum Peruri dan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bagi karyawan Peruri yang berlokasi di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Direktur Consumer BTN Budi Satria mengatakan kerja sama ini memiliki nilai strategis bagi masing-masing pihak khususnya BTN terkait penyaluran kredit di bidang perumahan.

"Penyaluran kredit yang diperuntukkan bagi pembangunan perumahan, khusus pegawai Perum Peruri nantinya akan menggunakan skema skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS TK yang bekerjasama dengan BTN," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (10/10/2019).

Dalam hal ini, BPJS TK menyediakan dana dalam bentuk deposito ke BTN yang ditempatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penyaluran MLT berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP).

Baca juga: Gandeng Agung Podomoro Land, BTN Tawarkan Bunga KPR 5 Persen

Budi menambahkan kerja sama tersebut memiliki potensi nilai yang tidak kecil, dilihat dari jumlah karyawan Peruri yang berjumlah 1.900 orang.

Dengan asumsi harga rumah mulai dari Rp 400 juta, maka tidak kurang sekitar Rp 750 miliar hingga Rp 1 triliun kredit baru BTN akan dikucurkan untuk proyek ini.

"Kerja sama tersebut sekaligus untuk mendukung percepatan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah dan menjadi program kerja Kementerian Pupera, di mana BTN menjadi pendamping dalam mendukung pembiayaan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," paparnya.

Hingga 30 September 2019, BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan untuk Program Sejuta Rumah sebanyak 610.499 unit dengan nilai kredit mencapai sekitar Rp 50,736 triliun.

Baca juga: Aturan DP Rumah Dilonggarkan, Ini Komentar BTN

Adapun rincian untuk KPR sebanyak 158.863 unit dan dukungan kredit konstruksi belum KPR 451.636 unit.

"Dengan pencapaian ini Bank BTN telah mencapai 76,31 persen dari target total tahun ini yang dipatok sebanyak 800.000 unit baik untuk pembiayaan perumahan subsidi maupun non subsidi," ujar Budi.