Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nama Menteri BUMN Dinanti Pasar, Ini PR yang Harus Diselesaikan

Kompas.com - 22/10/2019, 16:37 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah selesai dilaksanakan. Kini, pasar menanti sosok menteri-menteri yang akan membantu presiden dalam kabinet kerja yang baru.

Susunan kabinet yang diisi oleh beberapa menteri ditengarai akan banyak mempengaruhi kepercayaan pasar dan publik, yang akhirnya berdampak pada gerak perekonomian ke depan.
Salah satunya adalah menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN adalah salah satu sosok yang banyak dipertanyakan oleh pasar.

Sebab menteri BUMN memiliki peranan tak kalah penting dengan posisi menteri lainnya. Banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan menteri BUMN dalam 5 tahun ke depan, salah satunya mendorong sektor swasta untuk berinvestasi.

‘’Salah satu pekerjaan rumah menteri BUMN dalam lima tahun ke depan adalah merangkul sektor swasta untuk mau berinvestasi, mengingat tumpukan beban utang BUMN yang semakin tinggi,’’ kata Managing Director and Head of Equity Capital Market PT Samuel International, Harry Su dalam siaran pers, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Dapat Dukungan BUMN, Merpati Airlines Bangkit dari Mati Suri

Menurutnya, kerjasama antara BUMN dan Swasta diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depan.

Bila pemerintah masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur misalnya, pemerintah juga mesti mendorong sektor swasta di bidang infrastruktur untuk berinvestasi.

Adapun berdasarkan data yang dirilis Bloomberg, rasio jumlah pinjaman (net gearing ratio) dibandingkan modal sendiri perusahaan BUMN di sektor konstruksi meningkat cukup signifikan. Rasio itu naik tajam ke kisaran 143,4 persen hingga semester I 2019 dari sekitar 37,2 persen pada 2013.

Baca juga: Menteri BUMN Minta Bos Garuda Selamatkan Merpati Airlines

Hal tersebut, kata Harry, memperlihatkan kemampuan permodalan BUMN sektor konstruksi untuk membiayai proyek infrastruktur kedepan semakin terbatas.

Untuk itu, pemerintah dirasa perlu menggandeng sektor swasta untuk berinvestasi.

"Bila pemerintah masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, ada baiknya menggandeng sektor swasta. Karena kerjasama antara BUMN dan Swasta diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi di masa mendatang," pungkasnya.

Baca juga: Jelang Masa Jabatan Berakhir, Menteri Rini Kumpulkan 143 CEO BUMN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com