Kewenangan Luhut Kian Luas, Kini Urusan Investasi Resmi di Tangannya

Kompas.com - 30/10/2019, 15:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meninjau proyek LRT. AdvertorialMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meninjau proyek LRT.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan resmi memiliki kewenangan kian luas di Kabinet Indonesia Maju 2019-2019. Selama 5 tahun ke depan, Luhut juga kan mengurus bidang investasi.

Hal ini dipastikan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Rabu (30/10/2019), Menko Kemaritiman akan mengoordinasikan setidaknya 8 kementerian, salah satunya yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang rencananya akan menjadi Kementerian Investasi.

Baca juga: Cerita Luhut Jadi Menteri Lagi, Mau Angkat Koper hingga Ditelepon Istana Saat Mandi

Sebelumnya, urusan koordinasi investasi ada di bawah Kemenko Perekonomian. Pada periode pertama Jokowi, Kepala BKPM kerap dipanggil rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 67 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 24 Oktober 2019 dikutip dari laman Setkab.go.id.

Dengan adanya tambahan kewenangan koordinasi ini, Kementerian Koordinator Kemaritiman pun berubah nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Wewenang Makin Luas, Luhut Sebut Posisi Menko Punya Hak Veto

Selain mengurusi investasi, Luhut juga kan mengkoordinasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga instansi lain yang dianggap perlu.

Untuk membantu kerja di kementerian, Perpres ini menyebutkan para menteri/menteri koordinator/kepala lembaga dapat mengangkat paling banyak 5 orang staf khusus. Usulan mengenai jumlah staf khususmdiajukan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara untuk mendapat persetujuan.

Baca juga: Dapat Tambahan Tugas Baru, Ini Profil Luhut Binsar Pandjaitan



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina Distribusikan 1.335 Ton Oksigen ke 206 Rumah Sakit

Pertamina Distribusikan 1.335 Ton Oksigen ke 206 Rumah Sakit

Whats New
[TREN LOVE KOMPASIANA] 'Deep Talk' dengan Pasangan | Mengatasi Hubungan Beda Kota hingga Negara

[TREN LOVE KOMPASIANA] "Deep Talk" dengan Pasangan | Mengatasi Hubungan Beda Kota hingga Negara

Rilis
Bambang Brodjonegoro Diangkat Jadi Presiden Komisaris Oligo Infrastruktur

Bambang Brodjonegoro Diangkat Jadi Presiden Komisaris Oligo Infrastruktur

Whats New
Harga Cabai Rawit-Rokok Naik Tipis, BI Prediksi Inflasi Pekan Keempat Juli 0,01 Persen

Harga Cabai Rawit-Rokok Naik Tipis, BI Prediksi Inflasi Pekan Keempat Juli 0,01 Persen

Whats New
Berlaku Besok, Ini Jadwal Terbaru Operasional MRT Jakarta Selama PPKM

Berlaku Besok, Ini Jadwal Terbaru Operasional MRT Jakarta Selama PPKM

Rilis
Indonesia Bikin Laptop Merah Putih, Berapa Besar Kandungan Lokalnya?

Indonesia Bikin Laptop Merah Putih, Berapa Besar Kandungan Lokalnya?

Whats New
Pemerintah Berencana Ganti PPnBM dengan PPN, Apa Bedanya?

Pemerintah Berencana Ganti PPnBM dengan PPN, Apa Bedanya?

Whats New
Sandiaga Uno: Masyarakat Jangan Pilih-pilih Vaksin

Sandiaga Uno: Masyarakat Jangan Pilih-pilih Vaksin

Whats New
BFI Finance Bukukan Laba Bersih Rp 487,4 Miliar Sepanjang Semester I 2021

BFI Finance Bukukan Laba Bersih Rp 487,4 Miliar Sepanjang Semester I 2021

Rilis
Logonya Muncul di Poster Demo Jokowi End Game, Ini Penjelasan ShopeeFood

Logonya Muncul di Poster Demo Jokowi End Game, Ini Penjelasan ShopeeFood

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Resep Mengolah Daging Kurban: Tengkleng Jeroan dan Roulade | Resep Banana Chocolate Chip Cookies

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Resep Mengolah Daging Kurban: Tengkleng Jeroan dan Roulade | Resep Banana Chocolate Chip Cookies

Rilis
Subholding Gas Salurkan Bantuan 50 Tabung Oksigen ke RS UGM Yogyakarta

Subholding Gas Salurkan Bantuan 50 Tabung Oksigen ke RS UGM Yogyakarta

Rilis
Kemenparekraf Gelar Vaksinasi Tanpa Surat Domisili, Ini Jadwal dan Lokasinya

Kemenparekraf Gelar Vaksinasi Tanpa Surat Domisili, Ini Jadwal dan Lokasinya

Whats New
Dukung Pengembangan SDM, ANJ Jalankan Program PAUD dan TK di Papua Barat

Dukung Pengembangan SDM, ANJ Jalankan Program PAUD dan TK di Papua Barat

Rilis
IndoGold Catatkan Kenaikan GMV Hingga 86 Persen di Kuartal I 2021

IndoGold Catatkan Kenaikan GMV Hingga 86 Persen di Kuartal I 2021

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X