Masih Getol Bangun Infrastruktur, Jokowi Kekurangan Rp 1.435 Triliun

Kompas.com - 14/11/2019, 15:55 WIB
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018). Bendungan yang ditargetkan rampung pada 2019 ini merupakan salah satu dari tiga bendungan di Sulawesi Selatan yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional, diharapkan nantinya dapat menunjang dan mewujudkan swasembada pangan serta mengantisipasi banjir khususnya di Kabupaten Wajo. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018). Bendungan yang ditargetkan rampung pada 2019 ini merupakan salah satu dari tiga bendungan di Sulawesi Selatan yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional, diharapkan nantinya dapat menunjang dan mewujudkan swasembada pangan serta mengantisipasi banjir khususnya di Kabupaten Wajo.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) masih akan getol membangun infrastruktur hingga 5 tahun ke depan. Namun rencananya itu akan terbentur tembok besar yakni keterbatasan anggaran negara.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan APBN periode 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Itu artinya Jokowi kekurangan anggaran sebesar Rp 1.435 triliun untuk mencapai target-target pembangunan selama 5 tahun ke depan.

"APBN selama 5 tahun mendatang itu tidak akan cukup untuk mendanai, sehingga memang diperlukan pembiayaan alternatif untuk mencapai pembiayaan tersebut," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Dua Jurus Jokowi untuk Wujudkan Mimpi Indonesia Jadi Negara Maju di 2045

Lalu, dari mana pemerintah bisa memenuhi gap atau selisih kebutuhan pembiayaan tersebut?

Eko menjelaskan, untuk bisa memenuhi selisih kebutuhan pembiayan tersebut, pemerintaah tengah mendorong inovasi pembiayaan infrastaruktur dengan menggandeng pihak swasta melalui program Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau yang biasa dikenal KPBU dan Public Private Partnership/PPP.

Dalam prosesnya, terdapat beberapa hal yang diperhitungkan ketika akan mendorong sebuah proyek akan dijalankan dengan skema KPBU atau skema pembiayaan lain.

Kementerian PUPR lebih dahulu melakukan screening pada proyek-proyek yang akan dikerjakan tersebut untuk melihat tingkat kelayakannya. Artinya, jika dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial maka ditawarkan skema KPBU unsolicited, KPBU tanpa dukungan, atau business to bussiness.

Sedangkan jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial marjinal, maka skema yang diberikan KPBU dengan dukungan pemerintah. Kemudian, jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi namun tidak layak finansial maka dilakukan KPBU dengan availability payment (AP) penugasan ke BUMN.

Baca juga: Gandeng Investor Asing, Pelindo I Yakin Buka 90.000 Lapangan Kerja

Terakhir, jika proyek dinayatakan layak secara ekonomi, namun  tidak layak finansial, serta sudah tidak ada alternatif pembiayaan lainnya, barulah melibatkan pendanaan dari APBN atau APBD.

Hal tersebut berbeda dengan skema lama di mana APBN selalu didahulukan sebagai sumber pendanaan sebuah proyek infrastruktur.

"Sekarang tidak, kebalikannya, jadi APBN paling terakhir. Kini banyak sekali swasta yang ajukan untuk pembangunan jalan tol, ini menunjukkan memang sistem KPBU itu sudah berjalan dengan baik," jelas dia.

Eko pun memperinci, kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.058 triliun tersebut, bakal digunakan untuk pembangunan di sektor sumber daya air sebesar Rp 577 triliun. Lalu pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 573 triliun, permukiman Rp 128 triliun, serta perumahan sebesar Rp 780 triliun.

Baca juga: Ini Dua Posisi yang Dianggap Cocok Diemban Ahok di BUMN

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manfaatkan Ceker Ayam Jadi Sepatu, Bisnis Ini Bisa Bertahan di Tengah Pandemi

Manfaatkan Ceker Ayam Jadi Sepatu, Bisnis Ini Bisa Bertahan di Tengah Pandemi

Whats New
Curhatan Sri Mulyani, Sulitnya Membuat Kebijakan Ditengah Pandemi

Curhatan Sri Mulyani, Sulitnya Membuat Kebijakan Ditengah Pandemi

Whats New
Menteri Edhy Bantah Terlibat Tentukan Eksportir Benih Lobster

Menteri Edhy Bantah Terlibat Tentukan Eksportir Benih Lobster

Whats New
Presiden Marah soal Anggaran Kesehatan, Datanya Benarkah?

Presiden Marah soal Anggaran Kesehatan, Datanya Benarkah?

Whats New
Tesla Jadi Perusahaan Otomotif Paling Bernilai di Dunia, Kekayaan Elon Musk Naik 21 Miliar Dollar AS

Tesla Jadi Perusahaan Otomotif Paling Bernilai di Dunia, Kekayaan Elon Musk Naik 21 Miliar Dollar AS

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Membedah Pajak Netflix | Cerita Pekerja Proyek | 'Body Shaming' di Sekitar Kita

[POPULER DI KOMPASIANA] Membedah Pajak Netflix | Cerita Pekerja Proyek | "Body Shaming" di Sekitar Kita

Rilis
Sinar Mas Beri Edukasi Lingkungan kepada Masyarakat melalui Festival Hijau BSD City ke-17

Sinar Mas Beri Edukasi Lingkungan kepada Masyarakat melalui Festival Hijau BSD City ke-17

Rilis
Menko Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Makin Cepat pada Kuartal III-2020

Menko Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Makin Cepat pada Kuartal III-2020

Whats New
Mengenal Eigendom, Bukti Kepemikan Tanah Warisan Belanda

Mengenal Eigendom, Bukti Kepemikan Tanah Warisan Belanda

Whats New
OJK Disarankan Jadi Pengawas Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-bank Saja

OJK Disarankan Jadi Pengawas Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-bank Saja

Whats New
Tips Karier Sukses, Begini Cara Dekat dengan Atasan Tanpa Menjilat

Tips Karier Sukses, Begini Cara Dekat dengan Atasan Tanpa Menjilat

Work Smart
Kementan Alokasikan 15.320 Ton Pupuk Subsidi untuk Bulukumba

Kementan Alokasikan 15.320 Ton Pupuk Subsidi untuk Bulukumba

Rilis
Negara-Negara Ini Jalankan Sistem Pengawasan Bank di Bawah Bank Sentral

Negara-Negara Ini Jalankan Sistem Pengawasan Bank di Bawah Bank Sentral

Whats New
Persaingan Antar-bank BUMN yang Jadi Sorotan Erick Thohir

Persaingan Antar-bank BUMN yang Jadi Sorotan Erick Thohir

Whats New
Dihantam Pandemi, Maskapai Air France Pangkas 7.500 Karyawan

Dihantam Pandemi, Maskapai Air France Pangkas 7.500 Karyawan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X