Masih Getol Bangun Infrastruktur, Jokowi Kekurangan Rp 1.435 Triliun

Kompas.com - 14/11/2019, 15:55 WIB
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018). Bendungan yang ditargetkan rampung pada 2019 ini merupakan salah satu dari tiga bendungan di Sulawesi Selatan yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional, diharapkan nantinya dapat menunjang dan mewujudkan swasembada pangan serta mengantisipasi banjir khususnya di Kabupaten Wajo. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018). Bendungan yang ditargetkan rampung pada 2019 ini merupakan salah satu dari tiga bendungan di Sulawesi Selatan yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional, diharapkan nantinya dapat menunjang dan mewujudkan swasembada pangan serta mengantisipasi banjir khususnya di Kabupaten Wajo.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) masih akan getol membangun infrastruktur hingga 5 tahun ke depan. Namun rencananya itu akan terbentur tembok besar yakni keterbatasan anggaran negara.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan APBN periode 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Itu artinya Jokowi kekurangan anggaran sebesar Rp 1.435 triliun untuk mencapai target-target pembangunan selama 5 tahun ke depan.

"APBN selama 5 tahun mendatang itu tidak akan cukup untuk mendanai, sehingga memang diperlukan pembiayaan alternatif untuk mencapai pembiayaan tersebut," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Dua Jurus Jokowi untuk Wujudkan Mimpi Indonesia Jadi Negara Maju di 2045

Lalu, dari mana pemerintah bisa memenuhi gap atau selisih kebutuhan pembiayaan tersebut?

Eko menjelaskan, untuk bisa memenuhi selisih kebutuhan pembiayan tersebut, pemerintaah tengah mendorong inovasi pembiayaan infrastaruktur dengan menggandeng pihak swasta melalui program Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau yang biasa dikenal KPBU dan Public Private Partnership/PPP.

Dalam prosesnya, terdapat beberapa hal yang diperhitungkan ketika akan mendorong sebuah proyek akan dijalankan dengan skema KPBU atau skema pembiayaan lain.

Kementerian PUPR lebih dahulu melakukan screening pada proyek-proyek yang akan dikerjakan tersebut untuk melihat tingkat kelayakannya. Artinya, jika dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial maka ditawarkan skema KPBU unsolicited, KPBU tanpa dukungan, atau business to bussiness.

Sedangkan jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial marjinal, maka skema yang diberikan KPBU dengan dukungan pemerintah. Kemudian, jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi namun tidak layak finansial maka dilakukan KPBU dengan availability payment (AP) penugasan ke BUMN.

Baca juga: Gandeng Investor Asing, Pelindo I Yakin Buka 90.000 Lapangan Kerja

Terakhir, jika proyek dinayatakan layak secara ekonomi, namun  tidak layak finansial, serta sudah tidak ada alternatif pembiayaan lainnya, barulah melibatkan pendanaan dari APBN atau APBD.

Hal tersebut berbeda dengan skema lama di mana APBN selalu didahulukan sebagai sumber pendanaan sebuah proyek infrastruktur.

"Sekarang tidak, kebalikannya, jadi APBN paling terakhir. Kini banyak sekali swasta yang ajukan untuk pembangunan jalan tol, ini menunjukkan memang sistem KPBU itu sudah berjalan dengan baik," jelas dia.

Eko pun memperinci, kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.058 triliun tersebut, bakal digunakan untuk pembangunan di sektor sumber daya air sebesar Rp 577 triliun. Lalu pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 573 triliun, permukiman Rp 128 triliun, serta perumahan sebesar Rp 780 triliun.

Baca juga: Ini Dua Posisi yang Dianggap Cocok Diemban Ahok di BUMN



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir: Kawasan Sanur Bali akan Disulap Jadi KEK Kesehatan

Erick Thohir: Kawasan Sanur Bali akan Disulap Jadi KEK Kesehatan

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Profesi Utama Jadi Selingan | Mengenal Female Wedding Photographer | Dosen Di-'ghosting' Mahasiswa

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Profesi Utama Jadi Selingan | Mengenal Female Wedding Photographer | Dosen Di-"ghosting" Mahasiswa

Rilis
Lolos Gelombang 12, Ini Langkah untuk Memulai Pelatihan Kartu Prakerja

Lolos Gelombang 12, Ini Langkah untuk Memulai Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
Gelombang 13 Kartu Prakerja Bakal Dibuka Kamis Besok Pukul 12.00 WIB

Gelombang 13 Kartu Prakerja Bakal Dibuka Kamis Besok Pukul 12.00 WIB

Whats New
Kemenaker: Implementasi Program JKP Indonesia Lebih Cepat Dibanding Malaysia

Kemenaker: Implementasi Program JKP Indonesia Lebih Cepat Dibanding Malaysia

Whats New
Rupiah Berbalik Menguat, Ditutup Pada Level Rp 14.245 Per Dollar AS

Rupiah Berbalik Menguat, Ditutup Pada Level Rp 14.245 Per Dollar AS

Whats New
Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

Whats New
Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Whats New
Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Whats New
Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Whats New
Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Whats New
Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Rilis
Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X