Masih Getol Bangun Infrastruktur, Jokowi Kekurangan Rp 1.435 Triliun

Kompas.com - 14/11/2019, 15:55 WIB
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018). Bendungan yang ditargetkan rampung pada 2019 ini merupakan salah satu dari tiga bendungan di Sulawesi Selatan yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional, diharapkan nantinya dapat menunjang dan mewujudkan swasembada pangan serta mengantisipasi banjir khususnya di Kabupaten Wajo. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018). Bendungan yang ditargetkan rampung pada 2019 ini merupakan salah satu dari tiga bendungan di Sulawesi Selatan yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional, diharapkan nantinya dapat menunjang dan mewujudkan swasembada pangan serta mengantisipasi banjir khususnya di Kabupaten Wajo.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih akan getol membangun infrastruktur hingga 5 tahun ke depan. Namun rencananya itu akan terbentur tembok besar yakni keterbatasan anggaran negara.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan APBN periode 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Itu artinya Jokowi kekurangan anggaran sebesar Rp 1.435 triliun untuk mencapai target-target pembangunan selama 5 tahun ke depan.

"APBN selama 5 tahun mendatang itu tidak akan cukup untuk mendanai, sehingga memang diperlukan pembiayaan alternatif untuk mencapai pembiayaan tersebut," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Dua Jurus Jokowi untuk Wujudkan Mimpi Indonesia Jadi Negara Maju di 2045

Lalu, dari mana pemerintah bisa memenuhi gap atau selisih kebutuhan pembiayaan tersebut?

Eko menjelaskan, untuk bisa memenuhi selisih kebutuhan pembiayan tersebut, pemerintaah tengah mendorong inovasi pembiayaan infrastaruktur dengan menggandeng pihak swasta melalui program Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau yang biasa dikenal KPBU dan Public Private Partnership/PPP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam prosesnya, terdapat beberapa hal yang diperhitungkan ketika akan mendorong sebuah proyek akan dijalankan dengan skema KPBU atau skema pembiayaan lain.

Kementerian PUPR lebih dahulu melakukan screening pada proyek-proyek yang akan dikerjakan tersebut untuk melihat tingkat kelayakannya. Artinya, jika dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial maka ditawarkan skema KPBU unsolicited, KPBU tanpa dukungan, atau business to bussiness.

Sedangkan jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial marjinal, maka skema yang diberikan KPBU dengan dukungan pemerintah. Kemudian, jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi namun tidak layak finansial maka dilakukan KPBU dengan availability payment (AP) penugasan ke BUMN.

Baca juga: Gandeng Investor Asing, Pelindo I Yakin Buka 90.000 Lapangan Kerja

Terakhir, jika proyek dinayatakan layak secara ekonomi, namun  tidak layak finansial, serta sudah tidak ada alternatif pembiayaan lainnya, barulah melibatkan pendanaan dari APBN atau APBD.

Hal tersebut berbeda dengan skema lama di mana APBN selalu didahulukan sebagai sumber pendanaan sebuah proyek infrastruktur.

"Sekarang tidak, kebalikannya, jadi APBN paling terakhir. Kini banyak sekali swasta yang ajukan untuk pembangunan jalan tol, ini menunjukkan memang sistem KPBU itu sudah berjalan dengan baik," jelas dia.

Eko pun memperinci, kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.058 triliun tersebut, bakal digunakan untuk pembangunan di sektor sumber daya air sebesar Rp 577 triliun. Lalu pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 573 triliun, permukiman Rp 128 triliun, serta perumahan sebesar Rp 780 triliun.

Baca juga: Ini Dua Posisi yang Dianggap Cocok Diemban Ahok di BUMN



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.