Ahok Diminta Berani Tagih Piutang Pertamina ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu meminta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak hanya diberi tugas soal bagaimana penerapan program B30.

B30 merupakan program pencampuran minyak sawit mentah (crude palm oils/CPO) sebanyak 30 persen ke bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

“Kalau Ahok diberi tugas disuruh bereskan B30, itu (B30) tugasnya kepala divisi. Dia kan katanya orang hebat, orang hebat harusnya kasih kerjaan yang berat,” ujar Said dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Said menyarankan, seharusnya Ahok diberi tugas untuk menjadi fasilitator antara Pertamina dan pemerintah.

Misalnya, dia harus datang menemui Presiden Joko Widodo dan menyatakan jangan lagi menugaskan Pertamina dengan tugas-tugas yang malah membebani kinerja keuangan perusahaan pelat merah itu.

“Tugasnya Ahok seharusnya datang ke presiden, bilang jangan lagi tugasin Pertamina yang malah membebani,” kata Said.

Selanjutnya, Ahok diminta datang menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Said, Ahok harus berani menegaskan ke Luhut bahwa jangan ada lagi orang-orang yang mengintervensi investasi yang masuk ke Pertamina untuk pembangunan kilang.

Kemudian, Ahok juga perlu menemui Menteri ESDM Arifin Tasrif soal mekanisme pelelangan blok migas. Menurut Said, dahulu Pertamina diberikan secara cuma-cuma untuk mengelola suatu blok migas yang telah habis masa kontraknya.

“Keempat, datang ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani) minta bayar utang pemerintah ke Pertamina. Dia (Ahok) kan katanya orang hebat, kasih dong tugas itu, kalau B30 itu kerjaan ecek-ecek,” ucap dia.

Per Mei 2019, pemerintah disebut memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun. Utang tersebut berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya.