Erick Thohir Bungkam soal Jiwasraya, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir merasa pemberitaan mengenai bungkamnya dia atas persoalan Jiwasraya perlu diklarifikasi.

Bungkamnya dia justru sempat malah dituding telah menerima gratifikasi hingga miliaran rupiah. Hal inilah yang membuat dia mulai bersuara.

"Kita tidak mau masalah ini diputarbalikkan. Seperti kemarin, seperti kemarin, saya agak mau curhat nih, bukannya baper. Waktu di acara di BRI kemarin, saya bungkam mengenai Jiwasraya, kan saya bilang kasih kesempatan UKM jualan. Nanti Jiwasraya ada," ungkapnya ditemui usai peresmian B30, di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Ini Langkah Erick Thohir Atasi Masalah Gagal Bayar Jiwasraya

Mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan ini meminta kepada pihak media serta institusi lainnya agar tidak menuding bila tidak terbukti.

Sebab, bungkamnya dia tengah merencanakan serta mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk induk usaha asuransi (holding).

"Terus diputarbalikkan sama teman-teman, Erick Thohir terima Rp 100 miliar, Rp 200 miliar, duit dari mana nerimanya? Jangan dipolitisasi! Ini benar-benar bekerja secara objektif. Dan tidak ada niat manipulasi. Orang mau betulin kok," ujarnya.

Dia pun memohon agar para kabinet kerja Jokowi periode kedua ini diberikan kesempatan dalam membenahi "Pekerjaan Rumah/PR" pendahulunya, termasuk dirinya yang mulai melakukan restrukturisasi jabatan di lingkungan perusahaan BUMN dan kementeriannya.

"Tadi saya terus terang tidak mau juga diwawancara, karena akhirnya bias. Tolong kami dengan segala kerendahan hati diberikan kesempatan bekerja. Menteri-menteri ini lagi kompak-kompaknya," pintanya.

Baca juga: Erick Thohir Soal BUMN Merugi: Masa Mati Segan Hidup Tak Mau?

Persoalan di tubuh Jiwasraya ini, lanjut Erick, telah terjadi sejak 2006 silam. Pemerintahan saat ini termasuk Kementerian BUMN perlahan mulai membenahi Jiwasraya.

"Bahwa memang sejak tahun 2006 sampai sekarang pemerintah bekerja dalam hal-hal seperti ini. Bukan diotonomi oleh pemerintah dulu, pemerintah sekarang, itu enggak. Makanya dari Jiwasraya dari 2006 sampai hari ini pemerintah bekerja keras," ujarnya.

Erick menambahkan, mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi, itu masih dalam tahap proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN serta Kejaksaan Agung.

Oleh karena itu, proses pemulihan Jiwasraya tidak dapat dilakukan hanya dengan "menjetikkan" jari atau secara cepat.

"Apakah ada manipulasi keuangan dari 2011 sampai 2017, itu ada proses lain lagi. Jadi nggak bisa "wah seperti itu." Itu enggak bisa. Karena ini sudah berjalan cukup lama dari 2006," katanya.

Baca juga: Soal Jiwasraya, Ini Kata Erick Thohir

Namun, dirinya memastikan dengan dibentuknya holding asuransi pada 2020 mendatang, usai mendapat restu oleh presiden, maka perusahaan asuransi di Indonesia bakal "cerah" kembali.

"Saya yakinkan, kami akan memberikan solusi dengan bertahap tidak bisa full. Salah satunya dengan pembentukan holding asuransi supaya ini menjadi sehat. Investor itu step kedua," ujarnya.