Ekonom: Skema Upah Per Jam Lebih Disukai Pengusaha dan Pekerja Produktif

Kompas.com - 27/12/2019, 19:03 WIB
Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menyampaikan pendapatnya terkait adanya wacana Tax Amnesty jilid II dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8/2019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGADirektur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menyampaikan pendapatnya terkait adanya wacana Tax Amnesty jilid II dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah berpendapat, skema upah per jam akan lebih disukai oleh pengusaha.

Selain itu ia juga menilai, skema upah per jam akan lebih berarti untuk para pekerja yang produktif.

"Sistem ini saya kira lebih disukai oleh pengusaha dan pekerja yang produktif. Karena sistem ini akan lebih menghargai produktivitas pekerja karena dihitung berdasarkan jam kerja. Kalau jam kerjanya kurang upahnya juga berkurang," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Rancang Skema Upah Per Jam

Wacana upah kerja per jam dinilai akan menimbulkan friksi antra pekerja dengan pengusaha. Oleh karena itu, Piter menyarankan kepada pemerintah agar dapat menengahi kepentingan kedua belah pihak.

"Yang harus dikedepankan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan buruh. Hanya dengan cara itu maka kedua pihak bisa sepakat," katanya.

Piter berpendapat, tuntutan pekerja yang terlalu tinggi dan sudah tak mampu lagi dipenuhi pengusaha kemungkinan penyebab salah satu pemicu munculnya wacana upah per jam.

Ia menyebutkan, banyak perusahaan yang pindah dari lokasi satu ke lokasi lainnya agar tak terlalu terbebani upah kepada para pekerja.

Baca juga: Mantan Dirut Garuda Ari Askhara Terancam Pidana Penjara

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak menolak keras skema upah per jam. Adapun alasannya antara lain, prinsip upah minimum adalah jaring pengaman agar buruh tidak dibayar murah. 

KSPI menilai, jika upah per jam diterapkan, maka ada potensi buruh menerima upah di bawah nilai upah minimum per bulan.

"Jika ini diterapkan, pengusaha bisa seenaknya secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh," kata Iqbal.

Selain itu, KSPI juga menilai kebijakan ini akan mendiskriminasi pekerja yang tak masuk kerja karena sakit, melahirkan dan lain-lain.

Baca juga: Soal Upah Per Jam, Ini Kata Pengusaha

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Whats New
IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

Whats New
Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Whats New
Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Whats New
Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Whats New
Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Whats New
Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

Whats New
Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Whats New
New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

Whats New
Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Whats New
Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Whats New
Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN,  Untuk Apa?

Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN, Untuk Apa?

Whats New
Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Whats New
New Normal di SPBU Pertamina: Isi Bensin Wajib Turun dari Motor!

New Normal di SPBU Pertamina: Isi Bensin Wajib Turun dari Motor!

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X