Menaker Bantah Isu Penghapusan Pesangon dalam Omnibus Law

Kompas.com - 14/01/2020, 18:21 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat meresmikan gedung BLK komunitas di Ponpes Daarul Quran Surakarta di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (26/11/2019). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIMenteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat meresmikan gedung BLK komunitas di Ponpes Daarul Quran Surakarta di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membantah isu penghapusan pesangon dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Isu penghapusan pesangon ini tengah ramai diperbincangkan, bahkan sudah mendapat penolakan dari serikat pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan proses pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih berlangsung. Sejauh ini tidak ada poin yang menyebutkan akan dihapuskannya pesangon untuk pekerja.

Ia memastikan nantinya pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengumumkan hasil pembahasan Omnibus Law.

"Enggak benar pesangon dihilangkan. Pada saatnya kemenko (perekonomian) akan sampaikan kepada publik," ujar dia di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Omnibus Law soal Lapangan Kerja Belum Kelar, Pengusaha Bingung Buruh Demo

Mantan Anggota DPR itu menambahkan, sejauh ini Omnibus Law belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Sehingga belum ada pembahasan mengenai Omnibus Law secara resmi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami akan ikuti proses yang ada di DPR kapan pemerintah akan sampaikan ke DPR setelah prolegnas disepakati kemudian priroitas 2020 disepakati Omnibus Law masuk baru kemudian DPR sama pemerintah akan ketemu," tuturnya.

Sebelumnya, serikat buruh mengajukan keberatan atas beberapa poin Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, dalam salah satu poin Omnibus Law di sektor tenaga kerja pemerintah bakal merombak aturan mengenai sistem pesangon menjadi tunjangan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) sebesar enam bulan gaji.

Padahal menurut dia, di aturan yang sudah ada saat ini, buruh bisa mendapatkan pesangon dengan besaran maksimal sembilan bulan dan bisa dikalikan dua kali untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 16 bulan upah.

Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon dan atau penghargaan masa kerja.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X