Edhy Prabowo Soal Impor Garam: Saya Pikir Ini Enggak Perlu Diributkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta kepada semua pihak agar tidak meributkan keputusan pemerintah yang kembali membuka keran impor garam industri 2,9 juta ton.

Impor garam tersebut dinilai perlu dilakukan karena industri manufakfur membutuhkan garam sebagai bahan baku.

"Saya pikir ini enggak perlu diributkan. Menteri Perekonomian sudah perintahkan untuk kita dengan Menteri Perindustrian klarifkasi ini," ujarnya di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Menteri KKP: Indonesia Impor Garam karena Terpaksa

"Jadi industri kalau benar-benar hanya menggunakan garam industri khusus yang tidak bisa diproduksi di Indonesia, ya silahkan dia impor langsung sendiri," lanjut Edhy.

Kebijakan pemerintah membuka keran impor garam menuai polemik karena harga garam dalam negeri anjlok. Sejak 2019 hingga awal 2020, harga garam rakyat semakin anjlok.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2020), selain tak laku di pasaran, memasuki musim hujan, harga garam turun hingga Rp 150/kilo. Harga jual itu anjlok jika dibandingkan periode Juni 2019 yang mencapai harga Rp 500/kilo.

Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Mohammad Jakfar Sodikin menilai anjloknya harga garam disebabkan kebijakan impor garam pemerintah yang kurang tepat.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku terus berupaya meningakatkan kesejahteraan petambak garam melalui program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang sudah berjalan sejak tahun 2016.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Apa Manfaatnya?

Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Aryo Hanggono mengatakan, melalui program PUGAR, kualitas garam meningkat dan kandungan Natrium Kloridanya (NaCl) naik menjadi 91 persen.

Meskipun hal ini diakui masih kurang maksimal sehingga diperlukan pembangunan washing plant.

“Kalau garam kita yang kualitas 2, kita cuci (NaCl-nya) bisa sampai 99 persen," ucapnya.

Baca juga: Subsidi Elpiji 3 Kg Dicabut, Pedagang Gorengan Terkejut, Pemilik Warteg Terbebani

KKP kata dia, menargetkan peningkatan kualitas garam rakyat untuk menjadi garam industri yang dapat disalurkan ke industri aneka pangan.

Tingginya permintaan garam untuk bahan baku di industri manufaktur membuat Indonesia harus mengimpor garam. Kuota yang diberikan pada tahun 2020 ini mencapai 2.9 juta ton.

Menurut Aryo, hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk terus memperbaiki kualitas produksi garam pangan agar dapat menutupi kebutuhan garam industri dalam negeri.

Baca juga: Subsidi Elpiji 3 Kg Dicabut, Pemerintah Akan Bagikan Voucer Gas untuk UMKM