Jokowi Minta Sengketa Tanah di Labuan Bajo Dibereskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah banyaknya sengketa lahan di Labuan Bajo, Kabupaten Menggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Jokowi, sampai saat ini, masalah tumpang tindih klaim kepemilikan tanah di destinasi wisata 'Bali Baru' ini jadi hambatan terbesar masuknya investasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta, masalah sengketa lahan ini bisa diselesaikan pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur.

“Ini mungkin untuk Pak Gubernur, Pak Bupati mengenai masih banyaknya tanah sengketa yang ada di sini," kata Jokowi seperti dikuti dari Setkab, Senin (20/1/2020).

"Ini tolong menjadi catatan karena ini juga menjadi perhatian dari para investor yang ingin menanamkan modalnya di sini. Jadi betul-betul diselaraskan antara hukum adat yang ada dengan hukum positif yang kita miliki,” tambahnya.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo di Plataran Komodo Resort, Labuan Bajo.

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 200 Miliar Bangun Tahap Pertama Pelabuhan Logistik di Labuan Bajo

Mengenai kapal besar yang masuk ke Labuan Bajo, Jokowi juga minta semua teregistrasi.

“Jangan sampai di sini hanya membuang sampahnya, menikmati, dan membuang sampahnya, tetapi masyarakat di sini tidak mendapatkan sebuah pemanfaatan dari datangnya kapal-kapal besar yang masuk,” ucapnya.

Terkait sampah baik yang di darat maupun di laut, dia minta untuk dibuat acara gerakan nanti dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk pembersihan sampah-sampah di laut, termasuk yang berada di karang.

Menurut Jokowi, dirinya telah mendapatkan keluhan dari orang-orang yang datang ke sini untuk diving soal kebersihan tersebut.

“Meskipun belum banyak tetapi harus mulai kita bersihkan sebelum menjadi sebuah jumlah yang sangat banyak," ujar Jokowi.

"Juga di darat saya harapkan nanti di Kementerian PUPR, LHK juga menyiapkan infrastruktur untuk pembuangan sampah baik berupa incenerator maupun dengan sistem yang lainnya, tapi ini juga harus segera diselesaikan,” tambahnya.

Baca juga: Deretan Konsorsium yang Ikut Tender Pengelolaan Bandara Labuan Bajo...

Soal air baku, Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan tambahan untuk air baku karena ini juga menjadi salah satu keluhan dari para pemilik-pemilik hotel yang ada di Labuan Bajo.

“Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan promosi. Saya kira target kita akhir tahun 2020, apabila semuanya sudah rapi, sudah tertata, promosi secara besar-besaran saya minta segera dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, termasuk digelarnya event-event internasional yang menarik para wisatawan agar datang ke Labuan Bajo,” ujarnya.

Di kesempatan itu, Jokowi menyampaikan agar disiapkan organisasi baik dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu dalam hal memberikan keamanan para wisatawan.

Baca juga: Kapal Wisata Ilegal Jadi Penginapan di Labuan Bajo, Pemda Rugi

“Paling tidak kalau mereka melihat di sini ada SAR-nya, ada BNPB-nya rasa aman, rasa nyaman itu akan muncul karena memang bisa kita lihat kesiapan kita dalam mengatasi hal-hal seperti,” pungkas Jokowi.

Dalam Rapat Terbatas ini hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BNPB Letjen (TNI) Doni Monardo, Kepala BASARNAS Laksdya Bagus Puruhito, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula.

Baca juga: Ke Labuan Bajo, Jokowi Keluhkan Masalah Sampah