Komisi IV DPR Optimis Pembahasan Omnibus Law Rampung dalam 100 Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo optimis bisa merampunhkan pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Fasilitas Perpajakan dalam waktu 100 hari.

Namun, hal itu bisa terealisasi jika pemerintah sudah menyerahkan draft RUU tersebut. Saat ini, pemerintah masih menggodok draft kedua undang-undang tersebut.

“Jadi dalam sistem pembahasan UU, jangan kan 100 hari, dua bulan juga bisa,” ujar Firman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Baca juga: Apindo Bantah Omnibus Law Untungkan Pengusaha

Kendati begitu, agar pembahasan RUU tersebut lancar, perlu adanya komunikasi yang intensif dengan semua pihak. Hal tersebut diperlukan agar tak terjadi gejolak.

“Dalam 100 hari saya yakin bisa diselesaikan kalau ada komunikasi yang baik,” kata Firman.

Firman menjelaskan, dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terdapat 11 kluster. Saat ini, yang mendapat penolakan hanya satu kluster saja, yakni terkait ketenagakerjaan.

Atas dasar itu, perlu adanya komunikasi yang intensif antara pemerintah dan stakeholder terkait untuk menyelsaikan permasalahan tersebut.

Baca juga: Merebak Virus Corona, Harga Saham Perusahaan Vaksin Ini Melonjak

“Pertama harus ada kesepahaman bersama. Dari 11 kluster, kan cuma 1 kluster yang diperdebatkan. Yang penting komunikasi yang baik. Atas dasar itu saya usulkan harus ada diskusi terbuka dan tertutup,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap DPR RI bisa merampungkan pembahasan RUU Omnibus Law tentang Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja dalam waktu 100 hari kerja sejak draf aturan itu diserahkan oleh pemerintah.

Presiden Jokowi mengatakan, akan sangat mengapresiasi apabila para wakil rakyat dapat memenuhi harapannya itu.

"Kita harapkan dan sudah saya sampaikan pada DPR, mohon agar ini diselesaikan maksimal 100 hari," kata Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Sri Mulyani Minta Prabowo Efisien Kelola Anggaran Rp 127 Triliun