Kompas.com - 08/02/2020, 16:14 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menko Polhukam Mahfud MD usai acara di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menko Polhukam Mahfud MD usai acara di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dilibatkan cukup banyak dalam rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Di akun instagram resminya, Sri Mulyani mengunggah foto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Lalu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Keeatif Wishnutama.

Rapat yang dilakukan pada Jumat (7/2/2020) lalu itu dilakukan guna mematangkan sejumlah rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta.

Masih di akun Instagramnya, Sri Mulyani mengaku siap menampung segala masukan dari netizen terkait bagaimana seharusnya ibu kota baru dibangun nanti.

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Beli Tanah Warga yang Ada di Area Ibu Kota Baru

"Kemarin kami membahas tentang rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di kantor saya. Ada yang punya usul?," tulis Sri Mulyani, Sabtu (8/2/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.

Dua lokasi tersebut adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lokasi ibu kota baru diketahui bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektare dan hutan konservasi Bukit Soeharto 67.776 hektare.

Sesuai dengan rencana, luas kawasan induk untuk membangun ibu kota baru tersebut mencapai 40.000 hektar. Untuk pengembangan kota, diperkirakan akan membutuhkan 180.000 hektar lahan.

Baca juga: Suharso Monoarfa Ditunjuk Jadi Ketua Tim Percepatan Ibu Kota Baru

Pemerintah pun menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun.

Jokowi mengungkapkan, kebutuhan investasi yang tak sedikit tersebut bakal menggunakan APBN seminimum mungkin.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hanya 19,2 persen sumber pendanaan menggunakan APBN.

Sementara porsi terbesar bersumber dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sebesar 54,6 persen dari keseluruhan dana yang dibutuhkan. Adapun 26,2 persen sisanya bakal mengandalkan investasi swasta.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah membuka opsi membeli tanah warga jika berada di lokasi pembangunan ibu kota baru.

"Tapi nanti ibu kota negara bisa melakukan penataan, konsolidasi. Kalau tanah masyarakat kena akan dilakukan mekanisme pelepasan sesuai undang-undang nomor dua," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Selain itu, pemerintah juga akan membuka opsi agar tanah dengan hak milik masyarakat itu dipertahankan meski ada di tengah daerah pembangunan ibu kota baru.

"Ya intinya adalah karena sebagian besar tanah negara bekas hutan itu tidak ada masalah. Kalau tanah masyarakat nanti kita akan lihat. Kalau hak milik masyarakat akan di-enclave," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Whats New
Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka hingga Waspada Gelombang Ketiga

Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka hingga Waspada Gelombang Ketiga

Whats New
Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Whats New
Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Whats New
[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal  Uang dengan Cap 'ADS'

[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal Uang dengan Cap "ADS"

Whats New
Ini Daftar Proyek Kereta Cepat yang Alami Pembengkakan Biaya

Ini Daftar Proyek Kereta Cepat yang Alami Pembengkakan Biaya

Whats New
BNI Benarkan akan Caplok Bank Kecil

BNI Benarkan akan Caplok Bank Kecil

Whats New
 Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

Whats New
Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Whats New
Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Rilis
Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

BrandzView
 Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Spend Smart
Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Whats New
PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

Rilis
Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.