Digitalisasi Dorong Terealisasinya Kedaulatan Pangan

KOMPAS.com - Kemandirian pangan diyakini berpotensi mengatasi defisit neraca perdagangan di Tanah Air.

Praktisi Ekonomi Syariah serta Koperasi Digital, Chandra Vokav Saritua, mengatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mesti menekan impor barang konsumsi, utamanya hasil pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor barang konsumsi hasil pertanian sepanjang 2019 tercatat 18 miliar dollar AS atau sekitar Rp 250 triliun.

“Bila impor itu dapat ditekan, sama artinya mencetak minimal 2 juta orang agropreneur baru," ujar Chandra dalam pernyataan tertulis, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Cerita Ujang, Petani Milenial yang Stabilkan Harga Bawang hingga Dipanggil Jokowi

Menurut dia, strategi tersebut tak hanya dapat mencetak lapangan pekerjaan baru, melainkan juga mengurangi kemiskinan.

“Itu sesuai harapan Presiden Jokowi karena para agropreneur baru tersebut akan jadi motor penggerak perekonomian," ujarnya.

Pemerintah, ia melanjutkan, sebaiknya segera merealisasi rencana penerapan kebijakan satu pintu atas seluruh program penguatan koperasi dan UMKM yang saat ini tersebar di 18 kementerian/lembaga.

Dengan begitu, anggaran Rp 33 triliun yang digelontorkan pemerintah dapat efektif mendukung berkembangnya koperasi dan UMKM.

Lewat kebijakan satu pintu, ia menambahkan, program pemberdayaan UMKM dapat direncanakan dengan baik.

“Ultimate goal yang jelas, roadmap yang detail, dan time frame yang menantang akan dapat tersusun dengan gamblang," kata Ketua Bidang Koperasi Digital Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) itu.

Tiga langkah strategis

Chandra mengatakan, ada 3 prioritas yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pertama, pendataan industri pangan meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan yang komprehensif.

Albert Supargo Varian green bean yang bisa kamu dapatkan di Jakarta Coffee Week 2019

Dalam mendata industri pangan tersebut, imbuh dia, dibutuhkan aplikasi digital. Dengan begitu, pemerintah memiliki big data petani dan nelayan di seluruh daerah.

Lewat pemetaan berbasis data tersebut, pemerintah bisa mengetahui distribusi barang impor hasil pertanian senilai 10 miliar dollar AS itu diserap.

"Jadi kita tahu harus fokus di mana untuk mendorong, melatih, dan mendampingi para petani baru guna produksi komoditas yang berkualitas dalam misi kedaulatan pangan," ujarnya.

Kedua, mengintensifkan program inkubasi peningkatan kapasitas bagi UMKM.

Adapun program itu meliputi kemampuan analisa usaha, akuntansi, pengolahan produk, pemasaran, dan teknologi digital.

Baca juga: Jokowi: Ekonomi Digital Indonesia Terbesar di Asia Tenggara

"Selain sebagai inkubator, koperasi dapat menjadi agregator bagi pesantren dalam menjalankan program Bank Wakaf Mikro yang saat ini belum berhasil. Sehingga fokus pada UMKM pertanian dan perikanan agar bersaing dengan produk impor," kata dia.

Pamungkas, imbuh dia, membentuk lembaga khusus melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai percepatan koordinasi satu pintu dan memastikan semua program pemberdayaan UMKM dalam transformasi ekonomi berjalan maksimal.

"Badan tersebut juga nantinya melakukan edukasi kepada masyarakat untuk lebih cinta produksi dalam negeri. Dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sehingga otomatis memutar roda ekonomi secara simultan," katanya.