Omnibus Law, Pengusaha Kecil Bisa Bangun PT Sendiri hingga Tanpa Biaya

Kompas.com - 06/03/2020, 06:26 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mempermudah syarat pembentukan perseroan terbatas (PT) bagi pelaku usaha mikro dan kecil, lewat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Kemudahan pembentukan PT tersebut akan dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuang UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Omnibus Law BAB VI Kemudahan Berusahan Bagian Keempat tentang Perseroan Terbatas.

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) diubah," demikian dikutip dari Draf RUU Omnibus Law, Jumat (6/3/2020).

Baca juga: Lewat Omnibus Law, Driver Ojol Bisa Jadi Pengusaha dengan PT Sendiri

Beberapa poin yang mempermudah pelaku usaha kecil dan mikro diantaranya adalah, tidak ada lagi batasan minimal dua orang untuk mendirikan PT.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 ayat 7C yang menyebutkan, ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Selain itu, pelaku usaha kecil dan mikro tidak lagi dibebankan biaya pembentukan PT. Padahal, dalam aturan yang berlaku saat ini biaya minimal pembentukan PT mikro dan kecil sebesar Rp 50 juta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dibebaskan dari segala biaya terkait pendirian badan hukum," bunyi Pasal 153J ayat 1.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja Fokus pada Tujuh Juta Pencari Kerja

Lebih lanjut, pelaku usaha mikro dan kecil tidak perlu lagi melapor notaris untuk membentuk suatu PT. Pelaku usah tinggal mendaftarkan izin PT ke Kementerian Hukum dan Ham.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana memudahkan pembentukan PT bagi pelaku usaha mikro dan kecil diusung untuk memudahkan pelaku usaha.

"Jadi sopir Gojek bisa jadi entrepreneur dengan PT sendiri. Itu tidak perlu ke notaris. Cukup ke Kumham dan itu bisa dibantu dinas, notaris, bisa platform," tuturnya.

Dengan rencana ini, Airlangga berharap dapat meningkatan pekerja yang bergerak di sektor formil.

"Jadi tidak perlu izin panjang-panjang untuk mengedarkan barang," kata dia.

Baca juga: 23 Maret, Buruh Gelar Aksi Demo Besar-besaran Tolak Omnibus Law

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Whats New
Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Rilis
Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Whats New
Pemerintah Diminta Buka 'Call Center' Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Buka "Call Center" Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Whats New
Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Whats New
Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Whats New
Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Whats New
Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Whats New
Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Whats New
Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Whats New
Soal Izin Edar 'Frozen Food', Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Soal Izin Edar "Frozen Food", Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Whats New
Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Whats New
SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

Whats New
Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Whats New
Solar Langka di Beberapa Daerah, Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM

Solar Langka di Beberapa Daerah, Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.