BUMN Setor Dividen, Defisit APBN hingga Maret 2020 Mengecil

Kompas.com - 17/04/2020, 12:32 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mencatatkan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga Maret 2020 sebesar Rp 76,4 triliun atau setara dengan 0,45 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 103,1 persen atau 0,65 persen dari PDB, besaran defisit tersebut justru lebih kecil. Padahal saat ini, perekonomian dalam negeri tengah mengalami pukulan akibat pandemik virus corona (Covid-19).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga dalam tiga bulan pertama tahun ini negara mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 7,7 persen (yoy) menjadi Rp 375,9 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,6 persen menjadi Rp 349 triliun.

Baca juga: Tiga Cara Agar Pemerintah Mampu Menekan Defisit Anggaran

Namun demikian, Bendahara Negara itu mengatakan pertumbuhan pendapatan tidak benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian yang tengah mengalami tekanan.

"Catatannya, pertumbuhan itu bukan berasal dari kegiatan ekonomi, tapi ini ada pergeseran pembayaran dividen dari BUMN kita. Sehingga muncul PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) melonjak ini karena bank-bank BUMN RUPS lebih awal, kemudian bayarkan dividen di Maret ini," jelas Sri Mulyani ketika memberikan paparan APBN KiTa melalui video conference, Jumat (17/4/2020).

"Ini yang buat pendapatan negara terlihat melonjak," jelas dia.

Secara lebih rinci Sri Mulyani memaparkan, untuk PNBP hingga Maret 2020 tercatat sebesar Rp 96 triliun atau tumbuh 36,8 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama sebesar Rp 70,2 triliun atau tumbuh 14,8 persen.

Jika dilihat basis ekonomi seperti penerimaan pajak termasuk migas, tercatat Rp 241,6 triliun atau mengalami kontraksi 2,5 persen (yoy).

Sementara itu penerimaan bea cukai Rp 38,3 triliun atau tumbuh 23,6 persen (yoy), namun pertumbuhannya melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh hingga 73,1 persen (yoy).

Sehingga secara keseluruhan penerimaan perpajakan sebesar Rp 279,9 triliun atau melambat 0,4 persen (yoy). Padahal tahun lalu, pada periode yang sama penerimaan perpajakan bisa tumbuh 6,2 persen (yoy).

Untuk belanja negara di bulan lalu mencapai Rp 452,4 triliun atau tumbuh 0,1 persen (yoy), namun demikian angka tersebut melambat jika dibandingkan pertumbuhan Maret 2019 yang tumbuh 7,7 persen (yoy).

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 277,9 triliun atau tumbuh 6,6 persen (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mampu tumbuh 11,4 persen (yoy).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp 174,5 triliun atau turun 8,8 persen (yoy). Padahal di periode yang sama tahun lalu, pos anggaran ini mampu tumbuh 3,1 persen (yoy).

Transfer ke daerah sebesar Rp 167,3 triliun atau turun 7,7 persen (yoy). Sementara realisasi Dana Desa hanya Rp 7,2 triliun, anjlok 28,6 persen (yoy).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X