BI Yakin Defisit Transaksi Berjalan di Bawah 1,5 Persen

Kompas.com - 17/04/2020, 17:45 WIB
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memimpin konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (24/10/2019). KOMPAS/PRIYOMBODOGubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memimpin konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memprediksi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) akan lebih rendah dari 1,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020.

Persentase ini jauh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yakni antara 2,5 persen hingga 3 persen dari PDB yang masih disampaikan BI pada 7 April 2020 lalu.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, ada beberapa faktor yang mendukung defisit transaksi berjalan jauh lebih rendah, yakni dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan kegiatan pariwisata.

Baca juga: Imbas Corona, Garuda Potong Gaji Karyawannya

Dari sisi neraca perdagangan, virus corona (Covid-19) memang memengaruhi permintaan ekspor. Namun rupanya, penurunan impor jauh lebih tinggi ketimbang ekspor sehingga neraca perdagangan RI pada Maret kembali surplus 743 juta dollar AS.

"Penurunan impor itu lebih besar, kenapa? Karena memang tidak hanya ekspornya menurun, impor menurun karena aktifitas produksi yang menurun saat periode Covid-19," kata Perry dalam konferensi video, Jumat (17/4/2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor Maret 2020 sebesar 14,09 miliar dollar AS. Sedangkan kinerja impor lebih kecil sebesar 13,35 miliar dollar AS.

Sepanjang Januari - Maret 2020, neraca perdagangan telah membukukan surplus sebesar 2,62 miliar dollar AS, dengan rincian kinerja ekspor selama Januari - Maret sebesar 41,79 miliar, jauh lebih tinggi ketimbang kinerja impor sebesar 39,17 miliar.

Baca juga: Perkasa, Rupiah Ditutup di Level Rp 15.465 Per Dollar AS

Perry menuturkan, menurunnya impor juga mempengaruhi kinerja neraca jasa yang sekitar 8 persen nilai impor biasanya digunakan untuk biaya transportasi dan asuransi.

"Dengan impor menurun, keperluan devisa untuk membayar transportasi dan asuransi menurun. Itu kenapa neraca jasa lebih rendah defisitnya," ungkap Perry.

Dari sisi pariwisata, pembatasan umroh dan perjalanan keluar negeri wisatawan nusantara (wisnus) memperkecil penggunaan devisa RI, meski devisa turun karena minimnya turis asing berwisata ke tempat pariwisata RI.

Baca juga: Presiden hingga Anggota DPR Tak Terima THR, Pemerintah Hemat Rp 5,5 Triliun

Perry memprediksi, nilai devisa yang turun dari langkanya kunjungan wisatawan asing sebesar 2 miliar dollar AS sepanjang kuartal I 2020. Namun, penggunaan devisa untuk membiayai wisatawan nusantara ke luar negeri juga berkurang 1,6 miliar dollar AS.

"Jadi nett-nya penurunan devisa dari turis memang tidak setinggi sebelumnya. Waktu itu kami lebih banyak memperkirakan penurunan devisa karena turis asing yang nyatanya jauh lebih rendah karena penurunan penggunaan devisa," sebut Perry.

Baca juga: Masyarakat di Empat Wilayah Ini Bisa Beli BBM dan LPG dari Rumah



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X