Izin HGU dan HGB Diperpanjang hingga Akhir Tahun

Kompas.com - 17/04/2020, 20:02 WIB
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil jadi pembicara di dalam Seminar Pendidikan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menegah Yayasan Pesantren Islam di Aula Buya Hamka Universitas Al Azhar, Jakarta, (08/01/2020). Dok. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil jadi pembicara di dalam Seminar Pendidikan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menegah Yayasan Pesantren Islam di Aula Buya Hamka Universitas Al Azhar, Jakarta, (08/01/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan kelonggaran kepada industri atau pelaku usaha yang perizinan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunannya (HGB) habis dalam waktu dekat.

Keputusan ini diambil menyusul adanya kebijakan work from home (WFT) hingga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Kami berikan kemudahan, misal HGU atau HGB-nya habis dan tidak bisa keluar rumah, kami berikan dispensasi bahwa semua HGB yang habis dari mulai WFH ini, kami perpanjang sampai akhir tahun," kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil melalui konferensi video, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Tak Hentikan Layanan KRL, Kemenhub Hanya Batasi Penumpang saat PSBB

Selain itu Sofyan Djalil menambahkan, terkait dengan verifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pihak pemilik lahan maupun bangunan cukup melampirkan tanda bukti telah membayar disertai surat pernyataan telah membayar.

"Karena ini WFH, pengecekan langsung tidak bisa dilakukan. Maka kami mempercayai apa yang mereka sampaikan bahwa mereka telah bayar pajak. Tetapi, karena kami belum bisa verifikasi, kami bikin kewajiban kepada pihak yang telah mengatakan membayar pajak membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak," kata dia..

Sementara itu, BPN juga memberikan kemudahan layanan digital bagi pelaku industri maupun perseorangan yang ingin mengurus atau bertransaksi seputar pertanahan dan bangunan tanpa harus dilakukan secara manual.

Baca juga: Anies Tagih Dana Bagi Hasil, Ini Respons Sri Mulyani

Terdapat empat layanan digital yang dioperasionalkan sejak November tahun lalu meliputi, transaksi hak tanggungan lewat digital, surat roya, pengecekan sertifikat, dan zona nilai tanah.

"Walaupun digital ini sudah diterapkan, karena ini adalah program baru dan belum semua data terealisasi. Kami tetap membuka di kantor pelayanan pertanahan, walaupun terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan," ucapnya.

Baca juga: HGU Lahan di RUU Cipta Kerja Jadi 90 Tahun, Lebih Lama dari Aturan Zaman Kolonial



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X