Pandemi Covid-19, Koperasi Tunggu Gebrakan Pemerintah

Kompas.com - 20/04/2020, 15:38 WIB
Romlah, pedagang ayam potong di Pasar Gintung, Bandar Lampung melayani pembeli, Rabu (8/4/2020). Para pedagang mengaku harga ayam potong turun lantaran banyak yang membatalkan pernikahan di tengah pandemi corona. KOMPAS.com/TRI PURNA JAYA Romlah, pedagang ayam potong di Pasar Gintung, Bandar Lampung melayani pembeli, Rabu (8/4/2020). Para pedagang mengaku harga ayam potong turun lantaran banyak yang membatalkan pernikahan di tengah pandemi corona.

KOMPAS.com- Pemerintah menetapkan 11 sektor usaha tambahan penerima insentif pajak untuk memperkecil resiko gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat bisnis yang terdampak pandemi Covid-19.

Dalam catatan pemerintah, sekitar 1,5 juta pekerja dirumahkan dan di-PHK.

”Perluasan penerima insentif pajak ini dibutuhkan untuk menstimulasi sektor-sektor usaha yang mengalami pukulan sangat besar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2020) lalu.

Adapun sektor-sektor usaha itu akan menerima insentif pajak berupa PPh 21 ditanggung pemerintah bagi penghasilan maksimal Rp 200 juta per tahun, pembebasan PPh impor, pengurangan PPh badan usaha sebesar 30 persen, serta percepatan restitusi PPN ini.

Baca juga: Insentif Pajak di Tengah Virus Corona Jadi Angin Segar Dunia Usaha

Praktisi Koperasi Milenial dan Ekonomi Kerakyatan, Frans Meroga Panggabean mengatakan, dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 akan sangat memukul dunia usaha.

“Kita semua harus tetap optimis, sesuai perhitungan IMF bahwa Indonesia diyakini tidak akan mengalami pertumbuhan ekonomi sampai minus," ujar Frans dalam pernyataan tertulis, Senin (20/4/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lembaga keuangan mikro

Ia menyayangkan industri jasa keuangan, terutama lembaga keuangan mikro, tidak mendapat relaksasi pajak.

"Apakah karena selama ini termasuk penyumbang pajak terbanyak bagi negara, jadi pemerintah enggan kehilangan pendapatan pajak dari industri jasa keuangan?" ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus melakukan mitigasi sesegera mungkin sebelum pandemi virus corona menghancurkan sistem jasa keuangan.

Baca juga: Pemerintah Bebaskan Pajak UMKM Selama 6 Bulan

Dengan adanya Perppu No. 01/2020, ia melanjutkan, relaksasi dan stimulus diberikan demi stabilitas sistem jasa keuangan di tengah pandemi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X