Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mulai Berlaku per April 2020

Kompas.com - 21/04/2020, 15:11 WIB
Kantor BPJS Kesehatan Pamekasan ramai dikunjungi warga. BPJS Kesehatan diklaim memiliki utang ke RSUD Pamekasan sebesar Rp 8 miliar. Kantor BPJS Kesehatan Pamekasan ramai dikunjungi warga. BPJS Kesehatan diklaim memiliki utang ke RSUD Pamekasan sebesar Rp 8 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).

Keputusan tersebut diambil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun demikian, keputusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut mulai berlaku untuk iuran per 1 April 2020. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik

"Kalau dari rilis Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) kan per 1 April 2020 ya," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2020).

Dengan pembatalan tersebut, iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari naik menjadi Rp 42.000 untuk kelas III kembali menjadi Rp 25.500, kelas II dari Rp 110.000 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 160.000 menjadi Rp 80.000 atau kembali disesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Sementara itu, untuk masyarakat yang telah membayarkan iuran BPJS Kesehatan pada April 2020 sesuai dengan tarif yang berlaku sejak awal tahun, maka kelebihan bayar akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya.

"Tentu BPJS kesehatan berkomitmen melaksanakan regulasi yang ditetapkan pemerintah," ujar Iqbal.

"Apa pun yang ditetapkan pemerintah, BPJS Kesehatan akan patuhi," jelas dia.

Sebagai informasi, putusan MA No. 7P/HUM/2020 diterima pemerintah secara resmi pada 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 hari untuk melaksanakan Putusan MA tersebut (sampai dengan 29 Juni 2020).

Pemerintah saat ini sedang membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyikapi putusan tersebut, dan terus berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik, serta tetap menjaga demi mempertahankan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Langkah strategis itu diejawantahkan dalam rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar-segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah).

Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNI dan Mandiri Mau Blokir Kartu ATM Magnetic Stripe, BRI Bagaimana?

BNI dan Mandiri Mau Blokir Kartu ATM Magnetic Stripe, BRI Bagaimana?

Whats New
Daya Beli Masyarakat Miskin Tertekan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Efisiensi Penyaluran Bansos

Daya Beli Masyarakat Miskin Tertekan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Efisiensi Penyaluran Bansos

Whats New
Lowongan Kerja di BUMN Nindya Karya untuk S1 Semua Jurusan, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja di BUMN Nindya Karya untuk S1 Semua Jurusan, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Gagal Lolos Prakerja Gelombang 12? Bisa Daftar Lagi di Gelombang 13

Gagal Lolos Prakerja Gelombang 12? Bisa Daftar Lagi di Gelombang 13

Whats New
Ketahui Perbedaan Notaris dan PPAT

Ketahui Perbedaan Notaris dan PPAT

Whats New
OJK Perpanjang Relaksasi BPR dan BPRS, Sampai Kapan?

OJK Perpanjang Relaksasi BPR dan BPRS, Sampai Kapan?

Whats New
Mengembangkan Diri Lewat “Kepo”

Mengembangkan Diri Lewat “Kepo”

Work Smart
Lengkap Rincian Biaya Admin Mandiri, Bunga, dan Saldo Minimal Tabungan

Lengkap Rincian Biaya Admin Mandiri, Bunga, dan Saldo Minimal Tabungan

Spend Smart
Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Penjara, BCA: Sudah 2 Kali Surat Pemberitahuan

Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Penjara, BCA: Sudah 2 Kali Surat Pemberitahuan

Whats New
[POPULER MONEY] Perkara Salah Transfer Rp 51 Juta | Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13

[POPULER MONEY] Perkara Salah Transfer Rp 51 Juta | Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13

Whats New
Simak Saldo Minimal Tabungan di Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Simak Saldo Minimal Tabungan di Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Spend Smart
Pengiriman Batu Bara Sempat Terhambat, Industri Hulu Migas Tambah Pasokan Gas Bumi ke PLN

Pengiriman Batu Bara Sempat Terhambat, Industri Hulu Migas Tambah Pasokan Gas Bumi ke PLN

Whats New
CSIS: Kartu Prakerja dan RUU Cipta Kerja Saling Melengkapi

CSIS: Kartu Prakerja dan RUU Cipta Kerja Saling Melengkapi

Whats New
BI Bakal Terbitkan Uang Digital, Apa Manfaatnya?

BI Bakal Terbitkan Uang Digital, Apa Manfaatnya?

Whats New
Semakin Panas, RI Siap Hadapi Gugatan Uni Eropa soal Ekspor Nikel di WTO

Semakin Panas, RI Siap Hadapi Gugatan Uni Eropa soal Ekspor Nikel di WTO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X