Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mulai Berlaku per April 2020

Kompas.com - 21/04/2020, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).

Keputusan tersebut diambil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun demikian, keputusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut mulai berlaku untuk iuran per 1 April 2020. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik

"Kalau dari rilis Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) kan per 1 April 2020 ya," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2020).

Dengan pembatalan tersebut, iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari naik menjadi Rp 42.000 untuk kelas III kembali menjadi Rp 25.500, kelas II dari Rp 110.000 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 160.000 menjadi Rp 80.000 atau kembali disesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Sementara itu, untuk masyarakat yang telah membayarkan iuran BPJS Kesehatan pada April 2020 sesuai dengan tarif yang berlaku sejak awal tahun, maka kelebihan bayar akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya.

"Tentu BPJS kesehatan berkomitmen melaksanakan regulasi yang ditetapkan pemerintah," ujar Iqbal.

"Apa pun yang ditetapkan pemerintah, BPJS Kesehatan akan patuhi," jelas dia.

Sebagai informasi, putusan MA No. 7P/HUM/2020 diterima pemerintah secara resmi pada 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 hari untuk melaksanakan Putusan MA tersebut (sampai dengan 29 Juni 2020).

Pemerintah saat ini sedang membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyikapi putusan tersebut, dan terus berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik, serta tetap menjaga demi mempertahankan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Langkah strategis itu diejawantahkan dalam rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar-segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah).

Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahlil: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Bahlil: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Whats New
Pentingnya Kendaraan dalam Operasional Bisnis demi Menunjang Perkembangan UMKM

Pentingnya Kendaraan dalam Operasional Bisnis demi Menunjang Perkembangan UMKM

BrandzView
Survei: Mayoritas Generasi Muda Indonesia Belum Paham Investasi

Survei: Mayoritas Generasi Muda Indonesia Belum Paham Investasi

Earn Smart
Promo Biaya Transfer Antarbank Hanya Rp 77 dengan BI Fast, Cek Daftar Banknya

Promo Biaya Transfer Antarbank Hanya Rp 77 dengan BI Fast, Cek Daftar Banknya

Spend Smart
Sistem Pembayaran Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Sistem Pembayaran Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Whats New
Cara Mengaktifkan Kartu XL yang Hangus secara Online dan Offline

Cara Mengaktifkan Kartu XL yang Hangus secara Online dan Offline

Spend Smart
Jokowi Sampaikan Nota Keuangan 2023 Hari Ini, Gaji PNS Akan Naik?

Jokowi Sampaikan Nota Keuangan 2023 Hari Ini, Gaji PNS Akan Naik?

Whats New
Anjlok, Harga Minyak Mentah Jauhi Level 100 Dollar AS

Anjlok, Harga Minyak Mentah Jauhi Level 100 Dollar AS

Whats New
Pidato Nota Keuangan Hari Ini, Jokowi Bakal Sampaikan Skenario Subsidi BBM 2023

Pidato Nota Keuangan Hari Ini, Jokowi Bakal Sampaikan Skenario Subsidi BBM 2023

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit?

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit?

Whats New
Wall Street Kompak Menguat

Wall Street Kompak Menguat

Whats New
Kementan: Indonesia Sudah Tidak Lagi Impor Beras untuk Pasar Konsumsi

Kementan: Indonesia Sudah Tidak Lagi Impor Beras untuk Pasar Konsumsi

Whats New
[POPULER MONEY] Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol | Respons Alfamart soal Pegawainya yang Dipaksa Minta Maaf

[POPULER MONEY] Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol | Respons Alfamart soal Pegawainya yang Dipaksa Minta Maaf

Whats New
Setelah Rights Issue, BTN Perkirakan Mampu Salurkan Pembiayaan Rumah Lebih Banyak

Setelah Rights Issue, BTN Perkirakan Mampu Salurkan Pembiayaan Rumah Lebih Banyak

Whats New
20 BUMN Masuk Fortune Indonesia 100, Erick Thohir: Kami Tidak Berpuas Diri dan Tetap Waspada

20 BUMN Masuk Fortune Indonesia 100, Erick Thohir: Kami Tidak Berpuas Diri dan Tetap Waspada

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.