Kompas.com - 21/04/2020, 14:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).

Keputusan tersebut diambil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Artinya, besaran iuran yang dibayarkan oleh peserta kembali disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Baca juga: Belum Ada Aturan Baru, Apa Kabar Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan?

"Pemerintah hormati keputusan MA. Prinsipnya, Pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (21/4/2020).

Iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari naik menjadi Rp 42.000 untuk kelas III kembali menjadi Rp 25.500, kelas II dari Rp 110.000 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 160.000 menjadi Rp 80.000.

Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 diterima Pemerintah secara resmi pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Baca juga: Sri Mulyani Suntik BPJS Kesehatan Rp 3 Triliun agar Bisa Segera Bayar Tagihan ke RS

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 hari untuk melaksanakan Putusan MA tersebut sampai dengan 29 Juni 2020).

Pemerintah saat ini sedang membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyikapi putusan tersebut, dan terus berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik, serta tetap menjaga demi mempertahankan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan 5 Unit Kapal Negara Patroli, Kemenhub: Keberadaan Kapal Ini Penting Jaga Laut dan Pantai

Resmikan 5 Unit Kapal Negara Patroli, Kemenhub: Keberadaan Kapal Ini Penting Jaga Laut dan Pantai

Rilis
Kata Sri Mulyani, Inggris Krisis akibat Kebijakan Ekonomi Mereka Sendiri

Kata Sri Mulyani, Inggris Krisis akibat Kebijakan Ekonomi Mereka Sendiri

Whats New
Link dan Cara Skrining Kesehatan BPJS Kesehatan secara Online

Link dan Cara Skrining Kesehatan BPJS Kesehatan secara Online

Whats New
Saat Kenaikan Suku Bunga AS Berdampak pada Banyak Negara...

Saat Kenaikan Suku Bunga AS Berdampak pada Banyak Negara...

Whats New
Ada Gelombang PHK, Klaim JHT Meningkat Sebanyak 2,2 Juta Pekerja

Ada Gelombang PHK, Klaim JHT Meningkat Sebanyak 2,2 Juta Pekerja

Whats New
Lowongan Kerja RANS Entertainment, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

Lowongan Kerja RANS Entertainment, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

Spend Smart
Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Whats New
Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

Whats New
Meski Suku Bunga Acuan Naik, Kredit Diprediksi Tumbuh Kuat 11 Persen

Meski Suku Bunga Acuan Naik, Kredit Diprediksi Tumbuh Kuat 11 Persen

Whats New
Ingin Beli Mobil Operasional Perusahaan? Simak Kelebihan dan Kekurangannya Berikut

Ingin Beli Mobil Operasional Perusahaan? Simak Kelebihan dan Kekurangannya Berikut

BrandzView
BPH Migas dan Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Aturan Pembelian BBM agar Distribusi Solar Berubsidi Tepat Sasaran

BPH Migas dan Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Aturan Pembelian BBM agar Distribusi Solar Berubsidi Tepat Sasaran

Rilis
BPOM: Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Beda dengan di RI

BPOM: Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Beda dengan di RI

Whats New
RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi yang Dibutuhkan

RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Terkoreksi 0,5 Persen, IHSG Sesi I Ditutup pada Level 7.001,25

Terkoreksi 0,5 Persen, IHSG Sesi I Ditutup pada Level 7.001,25

Whats New
Duduk Perkara Penarikan Produk Mie Sedaap Rasa Ayam Pedas Korean Spicy Chicken di Hong Kong

Duduk Perkara Penarikan Produk Mie Sedaap Rasa Ayam Pedas Korean Spicy Chicken di Hong Kong

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.