Kompas.com - 21/04/2020, 14:54 WIB
Logo BPJS Kesehatan Dok. BPJS KesehatanLogo BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).

Keputusan tersebut diambil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Artinya, besaran iuran yang dibayarkan oleh peserta kembali disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Baca juga: Belum Ada Aturan Baru, Apa Kabar Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan?

"Pemerintah hormati keputusan MA. Prinsipnya, Pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (21/4/2020).

Iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari naik menjadi Rp 42.000 untuk kelas III kembali menjadi Rp 25.500, kelas II dari Rp 110.000 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 160.000 menjadi Rp 80.000.

Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 diterima Pemerintah secara resmi pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sri Mulyani Suntik BPJS Kesehatan Rp 3 Triliun agar Bisa Segera Bayar Tagihan ke RS

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 hari untuk melaksanakan Putusan MA tersebut sampai dengan 29 Juni 2020).

Pemerintah saat ini sedang membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyikapi putusan tersebut, dan terus berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik, serta tetap menjaga demi mempertahankan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Daftar Gaji UMR Tertinggi | Instansi yang Buka Formasi CPNS untuk Lulusan SMA

[POPULER MONEY] Daftar Gaji UMR Tertinggi | Instansi yang Buka Formasi CPNS untuk Lulusan SMA

Whats New
Hindari Burnout, Bumble Izinkan Karyawannya Libur Sepekan Penuh

Hindari Burnout, Bumble Izinkan Karyawannya Libur Sepekan Penuh

Whats New
Tindakan China Makin Keras, Harga Bitcoin Anjlok ke Bawah 30.000 Dollar AS

Tindakan China Makin Keras, Harga Bitcoin Anjlok ke Bawah 30.000 Dollar AS

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Pengalaman Vaksinasi Covid-19 | Hikmah Jalani Isoman 2 Minggu | Mood yang Sering Naik-Turun

[KURASI KOMPASIANA] Pengalaman Vaksinasi Covid-19 | Hikmah Jalani Isoman 2 Minggu | Mood yang Sering Naik-Turun

Rilis
Ini Saham-saham yang Paling Terdampak Jika Ekonomi Kembali Lesu

Ini Saham-saham yang Paling Terdampak Jika Ekonomi Kembali Lesu

Whats New
Geser Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier Menjadi Youtuber Paling Kaya di Indonesia

Geser Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier Menjadi Youtuber Paling Kaya di Indonesia

Whats New
Dukung Sektor Pariwisata, Kemenaker Kembangkan Kejuruan Spa Therapist

Dukung Sektor Pariwisata, Kemenaker Kembangkan Kejuruan Spa Therapist

Rilis
Kata Antam Terkait Tudingan Impor Emas Rp 47 Triliun

Kata Antam Terkait Tudingan Impor Emas Rp 47 Triliun

Whats New
Gandeng Swasta, Pemerintah Vaksinasi 1.400 Warga kolaka

Gandeng Swasta, Pemerintah Vaksinasi 1.400 Warga kolaka

Rilis
Hari Ini, Lelang 7 SUN Tembus Rp 69,95 Triliun

Hari Ini, Lelang 7 SUN Tembus Rp 69,95 Triliun

Whats New
Work From Destination, Sandiaga Uno Mulai Bekerja dari Borobudur

Work From Destination, Sandiaga Uno Mulai Bekerja dari Borobudur

Whats New
Sandiaga Uno Usulkan Pariwisata Berbasis Vaksin di Bali

Sandiaga Uno Usulkan Pariwisata Berbasis Vaksin di Bali

Whats New
Ini 7 Cara efektif Melunasi Utang

Ini 7 Cara efektif Melunasi Utang

Whats New
[TREN DIARY KOMPASIANA] Cara Efektif Membersihkan Karpet | Alasan Gagal Sebelum Sukses | Nessa dan Koleksi Merchandise BTS

[TREN DIARY KOMPASIANA] Cara Efektif Membersihkan Karpet | Alasan Gagal Sebelum Sukses | Nessa dan Koleksi Merchandise BTS

Rilis
Perkuat Advokasi ASN, Kemenhub Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Perkuat Advokasi ASN, Kemenhub Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X