Soal ABK, Anggota DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat dan Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni meminta peristiwa yang dialami anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal China Long Xing 629 menjadi momentum bagi pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Menurut Obon, kejadian ini jangan disikapi biasa-biasa saja. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas. Sebab jika tidak disikapi dengan serius, akan semakin banyak TKI yang diperlakukan sewenang-wenang di negara lain.

"Penting bagi pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan upah, jaminan sosial, termasuk jaminan keamanan bagi setiap ABK. Terutama yang bekerja di luar negeri," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Perbudakan ABK, Ini Cara Susi Pudjiastuti Tangani Kasus Benjina

Dia juga meminta agar pemerintah, khususnya menteri terkait segera menurunkan tim investigasi guna mencari fakta apa yang sebenarnya terjadi. 

Selain mempercepat regulasi mengenai perlindungan ABK, Obon Tabroni juga meminta agar dilakukan koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Departemen Perhubungan. Sehingga jangan sampai terkesan lempar tanggungjawab ketika terjadi permasalahan.

Sebuah video terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal China viral baru-baru ini.

Dalam video tersebut, diketahui para ABK tersebut mengaku dipekerjakan selama 18 jam. Bahkan bisa berdiri selama 30 jam dengan 6 jam istirahat. Mereka yang jatuh sakit dan meninggal dunia jenazahnya dilarung ke laut.

Baca juga: Kemenaker Selidiki Kasus Jenazah ABK WNI Dilarung ke Laut