Tanri Abeng: Kalau Manajemennya Diobok-obok, Kinerja BUMN Tak Akan Optimum

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng menyoroti politisasi yang terjadi dalam perusahaan-perusahaan plat merah. Hal tersebut disebut menjadi hambatan utama BUMN untuk menggenjot kinerjanya.

Menurut dia, dengan adanya politisasi, manajemen BUMN tidak memiliki kuasa penuh dalam menjalankan operasional perusahaan.

"Kalau manajemennya diobok-obok, kalau manajemennya tidak memiliki kapasitas karena diintervensi, maka BUMN tidak akan pernah optimum kinerjanya," katanya dalam sebuah diskusi virtual, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Dahlan Iskan: Saya Kurang Setuju BUMN Menjadi Dominan

Oleh karenanya, dia mendorong agar politisasi di BUMN segera dihapuskan sehingga kinerja perseroan dapat tumbuh secara maksimal.

"Tapi kan kenyataannya tidak bisa itu dihilangkan sama sekali," katanya.

Untuk menekan politisasi dalam manajemen BUMN, Tanri menyarankan agar perusahaan pelat merah untuk menjual sebagian sahamnya ke publik.

Pasalnya, BUMN yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia tidak lagi dapat semena-mena mengambil langkah strategis, seperti halnya penggantian direksi.

"Serahkan kepada publik saja, dijual saja. Baru demikian akan bisa independen betul," ujar dia.

Kendati demikian, Tanri meyakini pemerintah tidak akan mau melepas kepemilikan BUMN yang tengah menguntungkan.

"Jadi ini kan masalah politik. Jadi kembali kepada keputusan politik," ucap dia.

Baca juga: PSBB Dibuka, Karyawan BUMN di Bawah 45 Tahun Diizinkan Masuk Kantor 25 Mei