Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Masih Pertimbangkan untuk Lanjutkan Pindah Ibu Kota, Untuk Apa?

Kompas.com - 24/06/2020, 17:30 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah pandemi virus corona (Covid-19), pemerintah masih memertimbangkan untuk melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pertimbangan tersebut diambil dengan alasan saat ini, perekonomian RI membutuhkan pemacu.

Pasalnya, kinerja perekonomian di tengah pandemi cenderung melambat jika dibandingkan dengan kondisi normal. Di tambah lagi, pukulan pandemi juga berisiko membawa perekonomin RI hingga akhir tahun tumbuh negatif.

Baca juga: Anggaran Awal Ibu Kota Baru Rp 38,15 Miliar, Kepala Bappenas: Itu "Nothing"

"Kita sedang menimbang-nimbang untuk menalnjutkan. Dan kenapa? Kita membutuhkan lomotif penghela, yang di mana, dengan modal itu bisa melakukan reproduksi yang luar biasa," jelas Suharso ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/6/2020).

Suharso menjelaskan, tahun depan, pemerintah hanya akan meneruskan pekerjaan master plan yang tahun ini sudah dijalankan.

Untuk itu, pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN dalam jumlah yang besar.

Selain itu menurutnya, dampak lanjutan dari pembangunan ibu kota negara dapat memberikan dampak lanjutan yang cukup luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga menghidupkan perekonomian di wilayah-wilayah sekitar proyek pembangunan ibu kota negara.

"Contohnya, kalau pembangunan infrastruktur atau building bisa dilakukan di sana, pertama, minimal orang perlu batu, itu tidak ada di Kalimantan, tapi di Sulawesi ada. Jadi minimal terhadi trading dari satu pulau ke pulau lain," jelas dia.

Baca juga: Bappenas Diminta Jokowi Desain Ulang Sistem Kesehatan Nasional

"Selain itu, kargo juga jalan, jadi orang yang hidup di sekitar situ juga hidup, dan industru supporting lainnya semua juga hidup," jelas dia.

Suharso pun memaparkan, proyek pembangunan ibu kota negara bisa menjadi daya tarik investasi bagi investor dalam negeri. Pasalnya, saat ini tidak ada proyek yang menjadi daerah tujuan investasi dalam jumlah besar.

Di dalam pagu anggaran kementeriannya, Suharso telah mengalokasikan anggaran untuk perencanaan ibu kota negara sebesar Rp 38,91 miliar.

Menurut dia, anggaran pemindahan ibu kota baru masih sangat kecil, yaitu sebesar 5,12 persen dari keseluruhan anggaran perencanaan pembangunan nasional yang sebesar Rp 760,41 miliar.

"Tidak ada prioritas buat IKN (Ibu Kota Negara), untuk 2021 itu anggaran rutin, hanya 5,12 persen dari anggaran perencanaan dan pembangunan nasional, kecil sekali, nothing itu," jelas Suharso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Whats New
Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Whats New
Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Work Smart
Heboh Loker KAI Dianggap Sulit, Berapa Sih Potensi Gajinya?

Heboh Loker KAI Dianggap Sulit, Berapa Sih Potensi Gajinya?

Whats New
Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Work Smart
Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com