Pemerintah Masih Pertimbangkan untuk Lanjutkan Pindah Ibu Kota, Untuk Apa?

Kompas.com - 24/06/2020, 17:30 WIB
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPlt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah pandemi virus corona (Covid-19), pemerintah masih memertimbangkan untuk melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pertimbangan tersebut diambil dengan alasan saat ini, perekonomian RI membutuhkan pemacu.

Pasalnya, kinerja perekonomian di tengah pandemi cenderung melambat jika dibandingkan dengan kondisi normal. Di tambah lagi, pukulan pandemi juga berisiko membawa perekonomin RI hingga akhir tahun tumbuh negatif.

Baca juga: Anggaran Awal Ibu Kota Baru Rp 38,15 Miliar, Kepala Bappenas: Itu "Nothing"

"Kita sedang menimbang-nimbang untuk menalnjutkan. Dan kenapa? Kita membutuhkan lomotif penghela, yang di mana, dengan modal itu bisa melakukan reproduksi yang luar biasa," jelas Suharso ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/6/2020).

Suharso menjelaskan, tahun depan, pemerintah hanya akan meneruskan pekerjaan master plan yang tahun ini sudah dijalankan.

Untuk itu, pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN dalam jumlah yang besar.

Selain itu menurutnya, dampak lanjutan dari pembangunan ibu kota negara dapat memberikan dampak lanjutan yang cukup luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga menghidupkan perekonomian di wilayah-wilayah sekitar proyek pembangunan ibu kota negara.

"Contohnya, kalau pembangunan infrastruktur atau building bisa dilakukan di sana, pertama, minimal orang perlu batu, itu tidak ada di Kalimantan, tapi di Sulawesi ada. Jadi minimal terhadi trading dari satu pulau ke pulau lain," jelas dia.

Baca juga: Bappenas Diminta Jokowi Desain Ulang Sistem Kesehatan Nasional

"Selain itu, kargo juga jalan, jadi orang yang hidup di sekitar situ juga hidup, dan industru supporting lainnya semua juga hidup," jelas dia.

Suharso pun memaparkan, proyek pembangunan ibu kota negara bisa menjadi daya tarik investasi bagi investor dalam negeri. Pasalnya, saat ini tidak ada proyek yang menjadi daerah tujuan investasi dalam jumlah besar.

Di dalam pagu anggaran kementeriannya, Suharso telah mengalokasikan anggaran untuk perencanaan ibu kota negara sebesar Rp 38,91 miliar.

Menurut dia, anggaran pemindahan ibu kota baru masih sangat kecil, yaitu sebesar 5,12 persen dari keseluruhan anggaran perencanaan pembangunan nasional yang sebesar Rp 760,41 miliar.

"Tidak ada prioritas buat IKN (Ibu Kota Negara), untuk 2021 itu anggaran rutin, hanya 5,12 persen dari anggaran perencanaan dan pembangunan nasional, kecil sekali, nothing itu," jelas Suharso.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Kunci Agar Transformasi Digital di Bisnismu Berhasil

3 Kunci Agar Transformasi Digital di Bisnismu Berhasil

Smartpreneur
November, Jumlah Penumpang di 15 Bandara Kelolaan AP I Naik 29,1 Persen

November, Jumlah Penumpang di 15 Bandara Kelolaan AP I Naik 29,1 Persen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Hitungan Baru Gaji PNS | Jelang Pilkada 2020 | Takdir Kostum Bekas Pemain

[POPULER DI KOMPASIANA] Hitungan Baru Gaji PNS | Jelang Pilkada 2020 | Takdir Kostum Bekas Pemain

Rilis
Ganti Nama Jadi Telkom Indonesia, Ini Alasan TLKM

Ganti Nama Jadi Telkom Indonesia, Ini Alasan TLKM

Whats New
Mau Berbisnis? Simak Tips Ala Bos SayurBox dan BLP Ini

Mau Berbisnis? Simak Tips Ala Bos SayurBox dan BLP Ini

Smartpreneur
Cara Mudah Memilih Reksadana untuk Pemula

Cara Mudah Memilih Reksadana untuk Pemula

Earn Smart
[POPULER MONEY] Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris soal Ekspor Benur | BCA Minta Maaf Layar ATM Bisa Ditonton

[POPULER MONEY] Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris soal Ekspor Benur | BCA Minta Maaf Layar ATM Bisa Ditonton

Whats New
Pusaran Ekspor Benur, Bantahan Hashim Djojohadikusumo hingga Respons Susi Pudjiastuti

Pusaran Ekspor Benur, Bantahan Hashim Djojohadikusumo hingga Respons Susi Pudjiastuti

Whats New
Ini 5 Keuntungan Mendirikan CV Dibandingkan PT

Ini 5 Keuntungan Mendirikan CV Dibandingkan PT

Work Smart
Turun Rp 1.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Turun Rp 1.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Whats New
Ajukan Perubahan Nama di Bursa Efek Indonesia, Ini Alasan Telkom

Ajukan Perubahan Nama di Bursa Efek Indonesia, Ini Alasan Telkom

Whats New
Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Whats New
Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Spend Smart
Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

Whats New
Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti: Rasanya Tidak Mungkin Berhasil...

Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti: Rasanya Tidak Mungkin Berhasil...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X