Dalam 2 Hari, 12.000 Pekerjaan Lenyap di Inggris

LONDON, KOMPAS.com - Lebih dari 12.000 pegawai di Inggris kehilangan pekerjaannya dalam dua hari. Ini sejalan dengan gelombang perusahaan yang mengumumkan pemangkasan pegawai.

Dilansir dari BBC, Jumat (3/7/2020), pemangkasan jumlah pegawai ini paling banyak terjadi di sektor ritel dan penerbangan. Kedua sektor ini paling parah terdampak kebijakan lockdown akibat pandemi virus corona.

Beberapa perusahaan di Inggris telah mengumumkan pemutusan hubungan kerja alias PHK karyawan. Sebagai contoh, induk usaha Topshop Arcadia dan Harrods menyatakan berencana memangkas total 1.180 pegawai.

Baca juga: Terpukul Pandemi, Airbus Bakal PHK 15.000 Pegawai

Selain itu, perusahaan konsultan management Accenture memangkas 900 pegawai. Adapun raksasa pabrikan pesawat Airbus melakukan PHK terhadap 1.700 orang pegawai.

Sementara itu, maskapai penerbangan EasyJet memangkas 1.300 awak kabin dan 727 orang pilot.

Sektor bisnis terpukul parah sejak Inggris menerapkan lockdown pada 23 Maret 2020 lalu. Meskipun kebijakan lockdown dilonggarkan secara bertahap, namun permintaan konsumen masih tertekan.

Bagi sebagian besar perusahaan, biaya terbesar adalah gaji pegawai. Agar tetap bertahan, perusahaan-perusahaan di Inggris memanfaatkan skema tunjangan bagi pegawai.

Program yang digelontorkan pemerintah Inggris adalah menanggung 80 persen upah terhadap lebih dari 9 juta pekerja. Program ini akan berakhir pada Oktober 2020 mendatang.

Baca juga: 10 Taktik Bangkit setelah Hadapi PHK (Bagian 1)

Adapun sektor ritel terpukul paling parah lantaran sudah "berdarah-darah" sejak sebelum pandemi virus corona. Salah satunya lantaran ada perubahan kebiasaan konsumen, yakni meningkatnya tren belanja online.

Namun demikian, pandemi virus corona telah menciptakan tekanan besar terhadap sektor yang sudah melemah itu.

Sementara itu, permintaan transportasi udara merosot lebih dari 90 persen pada April dan Mei 2020. Sebab, maskapai-maskapai terpukul kebijakan lockdown dan larangan perjalanan yang diterapkan sebagian besar negara di dunia.

Level normal permintaan transportasi udara pun diprediksi tidak akan kembali hingga tiga tahun ke depan.