Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Pegawainya Positif Covid-19, KKP: Kami Akan Lacak...

Kompas.com - 28/07/2020, 15:31 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus positif Covid-19 di lingkungan kantor menjadi klaster baru. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga Senin (27/7/2020) malam mencatat, kasus positif Covid-19 ditemukan di 18 kantor kementerian dan 6 kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Salah satu kementerian yang tidak lepas dari penyebaran adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan 6 kasus positif.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas & KLN KKP, Agung Tri Prasetyo mengatakan, KKP sejak awal telah aktif melakukan Penanggulangan dan Pencegahan dengan membentuk Satgas pencegahan Penyebaran Covid-19.

Baca juga: Daftar Jadi Relawan, Stafsus Erick Thohir Siap Disuntik Vaksin Covid-19

Adapun sistem kerja di lingkungan KKP telah menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor B.301/SJ/KP.560/V1/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-308/Men-KP/VI/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020.

Dalam aturan disebutkan, unit kerja yang menurut tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan publik, bekerja dengan ketentuan jumlah pegawai bekerja di kantor atau work from office (WFO).

"Sementara itu, unit kerja yang menurut tugas dan fungsinya tidak melaksanakan pelayanan publik, bekerja dengan ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan WFO 40 persen," kata Agung kepada Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Agung menuturkan, KKP melalui Satgas pencegahan Penyebaran Covid-19 juga terus melakukan pemantauan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di KKP.

Baca juga: Antam Bantah Ada 68 Karyawannya Terpapar Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com