Pemerintah Beberkan Hambatan Pemberian Listrik Gratis untuk Masyarakat

Kompas.com - 18/08/2020, 14:11 WIB
Ilustrasi PixabyIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan program stimulus listrik gratis untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA subsidi.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi, mengatakan, hambatan utamanya ditemui untuk pelanggan prabayar. Sebab, bagi pelanggan pascabayar, PT PLN (Persero) selaku pelaksana program stimulus hanya perlu mencocokkan data pelanggan untuk membebaskan atau memberikan diskon tagihan listrik.

"Sehingga begitu satu bulan diimplementasikan, full langsung terealisasi," katanya, dalam diskusi virtual, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: Erick Thohir: Data PLN dan Telkom akan Digabungkan untuk Permudah Penyaluran Bansos

Hendra menjelaskan, salah satu hambatan yang ditemui dalam pemberian token gratis bagi pelanggan pascabayar ialah, tidak semua wilayah memiliki sarana yang cukup untuk mengakses stimulus tersebut.

"Kami memahami kondisi wilayah kita yang beragam, wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)," ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian ESDM melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk menyurati gubernur, walikota, dan bupati di berbagai daerah, guna meningkatkan koordinasi PLN dengan setiap pemerintah daerah.

Dengan demikian, pelanggan 450 VA dan 900 VA subsidi yang tidak memiliki akses untuk mengklaim token gratis, dapat diberikan langsung oleh pemerintah daerah.

"Kalau masyarakat secara geografis sudah bisa ditemui nanti dikasih kode voucher (oleh pemerintah daerah)," kata Hendra.

Baca juga: Rincian Semua Pelanggan PLN yang Mendapat Subsidi Tagihan Listrik

Kemudian, Kementerian ESDM juga masih menemukan adanya kekurangpahaman masyarakt atas kebijakan stimulus. Oleh karenanya, Kementerian ESDM memutuskan untuk bekerja sama dengan instansi terkait untuk pelaksanaan sosialisasi yang lebih masif.

Kendala terakhir yang ditemui oleh PLN ialah monitoring pemanfaatan token gratis.

Hendra memastikan, pemberian token gratis tidak dapat disalahgunakan. Pasalnya, token gratis hanya bisa digunakan oleh ID pelanggan yang telah ditentukan.

"Token tidak bisa diperjualbelikan. Ini adalah salah satu strategi yang dilaksanakan PLN sehingga benar-benar tepat sasaran," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X