BLT Rp 2,4 Juta untuk UMKM, Jangan Sampai Salah Sasaran

Kompas.com - 18/08/2020, 13:33 WIB
Ilustrasi UMKM makanan dan minuman Dokumentasi Biro Komunikasi KemenparekrafIlustrasi UMKM makanan dan minuman

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah memberikan dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 2,4 juta bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di nilai menjadi kebijakan yang tepat.

Namun pemerintah juga dinilai perlu hati-hati menyalurkan BLT Rp 2,4 juta kepada pelaku UMKM tersebut.

"Rencana pemerintah untuk memberikan bantuan pembiayaan sebesar Rp 2,4 juta bagi 12 juta bagi pelaku usaha mikro adalah sangat tepat khususnya di tengah pandemi," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal dalam keterangannya, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: Kementerian ESDM: Konsumsi Listrik Mulai Berangsur Naik

Menurut dia, bantuan seperti itu akan lebih efektif untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro di tengah tekanan melemahnya permintaan selama masa pandemi Covid-19, ketimbang stimulus lainnya berupa strukturisasi kredit, subsidi bunga, dan penjaminan modal kerja.

"Meski demikian, mekanisme distribusi bantuan tersebut tetap harus dirancang secara hati-hati untuk mengurangi risiko moral hazard dan ketidaktepatan sasaran," ucap dia.

Faisal menjelaskan, beberapa stimulus UMKM yang telah lebih dulu diberikan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menangkal dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dinilai masih terlalu konservatif.

Seperti strukturisasi kredit, subsidi bunga, dan penjaminan modal kerja yang sebenarnya terlalu terfokus pada aspek pembiayaan melalui institusi perbankan.

"Padahal sebagian besar pelaku UMKM, khususnya usaha skala mikro yang jumlahnya mencapai 98 persen dari total jumlah unit usaha di Indonesia, umumnya masih belum bankable (tidak mendapat akses pembiayaan dari perbankan)," kata Faisal.

Baca juga: Kemenkeu: 700.000 UMKM Sudah Terima Dana BLT Rp 2,4 Juta

Ia mengatakan, pelaku usaha mikro di Indonesia sebagian besar masih belum familiar dengan perbankan, dan umumnya belum memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan memperoleh kredit yang diajukan oleh bank. Seperti persyaratan agunan hingga dokumentasi pembukuan yang lengkap.

"Maka, jika stimulus untuk UMKM masih terlalu fokus pada pembiayaan melalui institusi perbankan, maka sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia tidak akan dapat menerima manfaat dari stimulus tersebut," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Faisal menilai, skema pembiayaan untuk UMKM harus lebih terdiversifikasi, mengingat karakteristik dan kapasitas UMKM yang amat sangat beragam.

Pembiayaan melalui perbankan tentunya tetap perlu terus didorong, karena sebagian UMKM khususnya yang berskala kecil dan menengah serta yang bergerak di sektor formal memang sudah bankable.

Baca juga: BLT UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Cair Hari ini, Simak Syaratnya

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelontorkan Rp 500 Miliar, JBio Bangun Pabrik Biofarmasi dan Vaksin Modern

Gelontorkan Rp 500 Miliar, JBio Bangun Pabrik Biofarmasi dan Vaksin Modern

Whats New
Begini Cara Pesan Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Begini Cara Pesan Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Whats New
Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

Whats New
Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Whats New
Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Whats New
ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

Whats New
Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X