Adakah Sanksi untuk Pelanggar Aturan Skuter Listrik? Ini Kata Kemenhub

Kompas.com - 31/08/2020, 18:44 WIB
Pengunjung bermain sepeda listrik yang disediakan oleh pengelola di kawasan Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019). Jelang penghujung 2019, tempat wisata Monumen Nasional (Monas) ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOPengunjung bermain sepeda listrik yang disediakan oleh pengelola di kawasan Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019). Jelang penghujung 2019, tempat wisata Monumen Nasional (Monas) ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Adapun kendaraan tertentu yang dimaksud adalah, Skuter Listrik, Sepeda Listrik, Hoverboard, Sepeda Roda Satu (Unicycle) dan Otopet.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengakui dalam beleid tersebut pihaknya belum mengatur terkait sanksi bagi para pelanggarnya.

Baca juga: Kemenhub Larang Anak di Bawah 12 Tahun Gunakan Skuter Listrik

“Dalam regulasi kita memang hanya men-guidance saja ketentuan dan aturan masyarakat boleh menggunakan alat-alat yang tadi. Memang tidak ada sanksi dalam aturan kita,” ujar Budi dalam konferensi pers virtual, Senin (31/8/2020).

Budi berharap nantinya pemerintah daerah akan membuat aturan turunan dari Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 itu. Terutama, masalah sanksi bagi para pelanggarnya.

“Kepada pelanggarnya mungkin bisa dikenakan tindak pidana ringan. DKI akan menyusun regulasinya dimana pelarangannya tidak boleh di JPO dan sebagainya,” kata Budi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Budi menilai, pihak yang paling tepat untuk melakukan penindakan terhadap aturan tersebut yakni Satpol PP.

Baca juga: Menhub Minta Penyewaan Sepeda dan Skuter Listrik Tak Dimonopoli Perusahaan Besar

“Penerapan sanksi saya kira lebih ke PPNS atau Pol PP. karena itu sanksinya tindak pidana ringan, mungkin dengan ancaman hukuman kalau enggak salah di bawah beberapa bulan, kemudian denda dan sebagainnya. Kepolisian bisa sih, tapi ini lebih ke Pol PP atau PPNS dari Pemda,” ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.