Luhut: Potensi Sumber Daya Alam Bisa Buat Indonesia Jadi Negara Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia kaya akan sumber daya alam dan potensi lainnya yang bisa menjadi kekuatan besar untuk menjadi negara maju.

Menurutnya, Indonesia adalah negara besar dengan cakupan teritori yang luas yang mempunyai luas perairan sekitar 6,4 juta kilometer persegi.

Bahkan dia menilai, Indonesia jauh lebih luas daripada seluruh wilayah Eropa.

Baca juga: Jokowi: 25 Tahun Lagi, Kita Harus Jadikan Indonesia Negara Maju

"Namun kondisi faktual ini tidak boleh menjadikan kita terlena akan kebesaran wilayah, lokasi strategis dan kekayaan sumber daya alam, hanya akan menjadikan kita sebagai bangsa yang tidak berinovasi, tidak bekerja keras, dan tidak mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (31/8/2020).

Oleh sebab itu, lanjut Luhut, mengelola kewilayahan Indonesia memerlukan penguasaan terhadap data dan informasi, khususnya kelautan nasional.

"Ini yang menjadi salah satu alasan utama kita berkumpul di hari ini (Senin) untuk finalisasi Nota Kesepahaman antar kita semua," ujarnya.

Nota Kesepahaman yang dimaksud adalah antara 11 Kementerian/Lembaga tentang Sinergi Penyelenggaraan Data dan Informasi Kelautan untuk Pembangunan Nasional. 

Luhut berharap, sinergi dan kolaborasi ini akan mempercepat dan mempermudah proses penyelenggaraan data dan informasi kelautan Indonesia.

Baca juga: Ada Pandemi Covid-19, RI Tetap Kejar Ambisi Jadi Negara Maju

"Nota Kesepahaman kita ini dapat dijadikan payung hukum atas sinergi penyelenggaraan data dan informasi kelautan dalam konteks pembangunan nasional. Sinergi akan meningkatkan semangat kita sebagai institusi pemerintah dalam melaksanakan amanat yang diberikan kepada kita," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, Nota Kesepahaman ini mencakup beberapa poin.

Meliputi sinkronisasi perencanaan survei dan observasi kelautan, termasuk di dalamnya penetapan Hari Layar, pemberdayaan bersama sumber daya para pihak untuk pelaksanaan survei, perolehan data penginderaan jauh.

Kemudian observasi kelautan, pengolahan data dan informasi kelautan, berbagi pakai dan penyebarluasan data dan informasi kelautan, penggunaan data dan informasi kelautan dalam penyusunan kebijakan nasional, pemantauan dan evaluasi data dan informasi kelautan, dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh para pihak terkait.

'Diharapkan tujuan dari pembentukan utama Nota Kesepahaman ini dapat tercapai. Yaitu menyinergikan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan para pihak demi terwujudnya penyediaan serta berbagi pakai data dan informasi kelautan Indonesia untuk pembangunan nasional," katanya.