PSBB Ditetapkan Kemenhub Pastikan Tak Ada Penerapan SIKM

Kompas.com - 13/09/2020, 21:00 WIB
Ilustrasi: Sejumlah angkutan umum Mikrolet berhenti di Terminal Kampung Melayu, Jakarta berapa waktu lalu. ANTARA/Reza FitriyantoIlustrasi: Sejumlah angkutan umum Mikrolet berhenti di Terminal Kampung Melayu, Jakarta berapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sehubungan dengan kebijakan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai Senin (14/9/2020) oleh Pemprov di DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan memastikan masyarakat tidak perlu memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, Kemenhub tidak menerapkan adanya penerapan SIKM (Surat Ijin Keluar Masuk) seperti di masa PSBB sebelum masa transisi.

Adapun persayaratan penumpang antar kota akan tetap mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas nomor 9 tahun 2020, yakni syarat rapid test (hasil non reaktif) atau tes PCR (hasil negatif) harus dimiliki.

Baca juga: Kemenhub: Belum Ada Maskapai yang Ajukan Izin Penerbangan ke Wuhan

Adita juga mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan para operator transportasi agar terus melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat mulai dari keberangkatan, saat perjalanan, sampai di area kedatangan.

Para operator prasarana dan sarana harus memastikan semua protokol terlaksana sesuai ketentuan.

“Sesuai dengan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, pembatasan jam operasional dan pembatasan kapasitas maksimal penumpang hingga 50 persen, masih diterapkan di moda transportasi publik perkotaan seperti di Trans Jakarta, MRT, LRT, KRL Jabodetabek, Taksi dan Angkot. Hal ini juga sejalan dengan yang diatur di Surat Edaran nomor 11 dan nomor 14 tahun 2020, sedangkan ketentuan untuk transportasi antar kota di semua sektor (udara, laut, darat dan kereta api) juga masih sama, tidak mengalami perubahan," jelas Adita dalam keterangan resmi, Minggu (13/12/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, penerapan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan pribadi ditiadakan, dengan pembatasan kapasitas (2 orang per baris), kecuali berasal dari satu domisili yang sama.

Untuk sepeda motor baik itu yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun ojek (termasuk berbasis aplikasi) tetap diperbolehkan membawa penumpang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Whats New
Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Whats New
Sejumlah Upaya Kemenaker Tingkatkan Perlindungan bagi Pekerja Perempuan

Sejumlah Upaya Kemenaker Tingkatkan Perlindungan bagi Pekerja Perempuan

Rilis
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Menko Airlangga: Lebih Tinggi dari Negara Sekitar

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Menko Airlangga: Lebih Tinggi dari Negara Sekitar

Whats New
Laporkan Alfamart Terkait Dugaan Penipuan, Ini Penjelasan Pelapor

Laporkan Alfamart Terkait Dugaan Penipuan, Ini Penjelasan Pelapor

Whats New
Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,07 Persen, Wamen BUMN: Kita Telah Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,07 Persen, Wamen BUMN: Kita Telah Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Whats New
Penawaran: Pengertian, Hukum, dan Faktor yang Mempengaruhi

Penawaran: Pengertian, Hukum, dan Faktor yang Mempengaruhi

Whats New
Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Lebih Tinggi dari Jepang dan Korsel

Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Lebih Tinggi dari Jepang dan Korsel

Whats New
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Sri Mulyani: Strategi dan Arah Pemulihan Sudah Benar

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Sri Mulyani: Strategi dan Arah Pemulihan Sudah Benar

Whats New
Kurangi Ketergantungan Dollar AS, BI dan Jepang Perkuat Penggunaan Rupiah-Yen

Kurangi Ketergantungan Dollar AS, BI dan Jepang Perkuat Penggunaan Rupiah-Yen

Whats New
Luncurkan 2 SPKLU,  Dirut Pertamina: Masyarakat Bisa Isi Daya Kendaraan Listrik Gratis

Luncurkan 2 SPKLU, Dirut Pertamina: Masyarakat Bisa Isi Daya Kendaraan Listrik Gratis

Whats New
Pendapatan Transaksi Pasar Modal pada 9 Agustus 2021 Disumbang Untuk Penanggulangan Covid-19

Pendapatan Transaksi Pasar Modal pada 9 Agustus 2021 Disumbang Untuk Penanggulangan Covid-19

Whats New
Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Positif 7 Persen Sesuai Prediksi

Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Positif 7 Persen Sesuai Prediksi

Whats New
Devaluasi: Pengertian, Jenis dan Penyebabnya

Devaluasi: Pengertian, Jenis dan Penyebabnya

Whats New
Menkop Teten: Kondisi UMKM Mulai Pulih di Kuartal II 2021

Menkop Teten: Kondisi UMKM Mulai Pulih di Kuartal II 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X