PSBB Total, Pengusaha Mal: Pemprov Mencatat bahwa Pusat Belanja Bukan Klaster Covid-19

Kompas.com - 14/09/2020, 07:01 WIB
Ilustrasi pusat perbelanjaan PIXABAY/hpgruesenIlustrasi pusat perbelanjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APBBI) merespons pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total oleh Pemprov DKI Jakarta mulai Senin (14/9/2020) ini.

Ketua DPD APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat menyatakan, pihaknya mendukung kebijakan Gubernur Anies Baswedan itu. Pihaknya bersama dengan seluruh tenant akan terus dan lebih disiplin, serta lebih ketat lagi dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Kami sangat mengerti dan juga menyelami kekhawatiran Pemprov dan masyarakat luas dengan semakin berkembangnya pandemi covid 19 ini, sehingga diperlukan suatu cara yang tepat sasaran untuk dapat mengurangi penularan covid 19," sebut dia dalam siaran persnya, Minggu (13/9/2020).

"Namun kali ini ternyata pihak Pemprov juga sudah mencatat bahwa pusat belanja di DKI bukan merupakan klaster covid-19," tambah dia.

Baca juga: Bos Djarum Surati Jokowi Tolak PSBB, YLKI: Mencerminkan Kepentingan Bisnisnya

Dia pun memaparkan bahwa 4 hal terkait pengelolaan pusat belanja terhitung sejak tanggal 14 September sampai dengan 27 September 2020 berdasarkan Pergub No 88/2020 tertanggal 13 September 2020.

1. Pusat belanja tetap diizinkan untuk beroperasional sebagaimana sebelumnya dengan kapasitas maksimum pengunjung adalah 50 persen yang berada dalam lokasi dalam waktu bersamaan.

2. Jam operasional pusat belanja tetap seperti yang berlaku sama seperti saat masa PSBB transisi, yang berkisar antara pukul 10.00 –21.00 WIB.

3. Beberapa kategori yang belum diizinkan selama ini untuk beroperasional di pusat belanja, masih tetap belum diizinkan, seperti halnya Cinema dan mainan anak, Fitness dan yang terkait leisure.

4. Adapun semua kategori lainnya yang selama ini diizinkan buka di pusat belanja tetap boleh buka, namun khusus untuk resto, kafe, dan rumah makan tetap diizinkan buka, tetapi tidak melayani dine in  alias makan di tempat.  Mereka hanya diizinkan untuk melayani delivery ataupun take-away.

"Dengan tidak diizinkannya F&B dine in untuk makan di tempat tentunya akan bisa mempengaruhi traffic yang sudah dicapai saat ini, apalagi perkantoran juga dibatasi. Namun, keputusan yang diambil pihak Pemprov juga sudah maksimal dengan berbagai pertimbangan, di mana selama ini pusat belanja juga selalu dengan taat mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan Pemprov," ucapnya.

Baca juga: PSBB Dipantau Investor, IHSG Pekan Depan masih Berpeluang Melemah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meterai Rp 10.000 Sudah Didistribusikan, Begini Tampilannya

Meterai Rp 10.000 Sudah Didistribusikan, Begini Tampilannya

Rilis
Diminta BI Turunkan Suku Bunga, Ini Respons Bank Mandiri

Diminta BI Turunkan Suku Bunga, Ini Respons Bank Mandiri

Whats New
Ada Rencana Bangun Bank Digital, Bank Mandiri Pilih Jalur Organik

Ada Rencana Bangun Bank Digital, Bank Mandiri Pilih Jalur Organik

Whats New
LPS: Suku Bunga Simpanan Perbankan Diproyeksi Terus Turun

LPS: Suku Bunga Simpanan Perbankan Diproyeksi Terus Turun

Whats New
Sandiaga: Rp 150 Triliun Keluar RI Tiap Tahun karena Kita Asyik Berlibur ke Negara Lain

Sandiaga: Rp 150 Triliun Keluar RI Tiap Tahun karena Kita Asyik Berlibur ke Negara Lain

Whats New
Bank Mandiri Perkirakan 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Gagal Bayar

Bank Mandiri Perkirakan 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Gagal Bayar

Whats New
Lewat Platform Ini, UMKM Bisa Belajar Mengembangkan Bisnis Secara Digital

Lewat Platform Ini, UMKM Bisa Belajar Mengembangkan Bisnis Secara Digital

Whats New
Konsumsi BBM Diproyeksi Turun Terus, Ini Strategi Pertamina

Konsumsi BBM Diproyeksi Turun Terus, Ini Strategi Pertamina

Whats New
Erick Thohir Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Erick Thohir Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Whats New
Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Whats New
Rupiah Ditutup Melemah, Ini Faktor Pendorongnya

Rupiah Ditutup Melemah, Ini Faktor Pendorongnya

Spend Smart
Viral Transaksi Pakai Dinar dan Dirham, BI: Cuma Rupiah Alat Pembayaran yang Sah di NKRI!

Viral Transaksi Pakai Dinar dan Dirham, BI: Cuma Rupiah Alat Pembayaran yang Sah di NKRI!

Whats New
IHSG Anjlok 2 Persen, Kini Berada di Level 5.979

IHSG Anjlok 2 Persen, Kini Berada di Level 5.979

Earn Smart
Menaker: Dengan Banyaknya SDM yang Kompeten, Penyerapan Tenaga Kerja Akan Meningkat

Menaker: Dengan Banyaknya SDM yang Kompeten, Penyerapan Tenaga Kerja Akan Meningkat

Whats New
Laba Bank Mandiri Tahun 2020 Turun 38 Persen Jadi Rp 17,1 Triliun, Ini Sebabnya

Laba Bank Mandiri Tahun 2020 Turun 38 Persen Jadi Rp 17,1 Triliun, Ini Sebabnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X