[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Relaksasi Pajak Mobil | Polemik Kuota Belajar | Tip Beli Rumah

KOMPASIANA--Meski baru sekadar wacana akan adanya pajak mobil baru nol persen, tapi itu langsung tersebar di tengah masyarakat.

Wacana tersebut diusulkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan tujuan memberi stimulus ini diharapkan mampu menggerakan industri otomotif yang terpukul karena pandemi Covid-19.

Sayangnya itu langsung berdampak pada diler mobil yang sepi karena konsumen mulai ada yang menunda pembelian sebelum kebijakan ini keluar.

Tidak hanya itu, wacana relaksasi pajak mobil baru nol persen mulai berdampak pada penjualan mobil bekas atau setengah pakai.

Inilah 5 konten menarik dan terpopuler di Kompasiana dalam sepakan:

1. Kenapa Jangan Dulu Beli Mobil meskipun Harganya Murah?

Mobil kerap kali dianggap pembeda dalam status sosial seseorang di masyarakat: semakin bagus mobilnya, semakin terpandang pemiliknya.

Hanya saja, kini, untuk bisa memiliki kendaraan roda empat ini cukup gampang karena begitu banyak cara yang memudahkannya seperti cicilan yang ringan hingga down payment (DP) murah.

Akan tetapi bagaimana dengan wacana akan adanya relaksasi mobil baru nol persen ini? Apakah justru mendorong orang untuk membeli mobil?

"Tapi jangan dulu terpancing dulu deh ingin beli mobil meskipun tetangga atau teman kerja udah pada pakai kendaraan roda empat," tulis Kompasianer Handy Dannu. (Baca selengkapnya)

2. Indonesia: Vanuatu Bukan Representasi Papua

Setiap tahun, setidaknya sejak 2016, Indonesia mesti meladeni tudingan Vanuatu mengenai masalah Papua di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB).

Begitu juga pada tahun ini, Vanuatu kembali mengkritik Indonesia mengenai pelaksanaan HAM di Papua Barat di sidang Dewan HAM PBB.

Gerah dengan tudingan tahunan Vanuatu yang tidak mendasar, tulis Kompasianer Aris Heru Utomo, pada tahun 2020 ini Indonesia menggunakan hak jawabnya untuk menyanggah tudingan Vanuatu.

Lantas bagaimana sikap Indonesia kali ini di hapadan peserta Sidang Majelis Umum PBB?